APBD Trenggalek Tahun 2024, Fokus Infrastruktur 

Minggu, 26/11/2023 - 16:15
Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, saat menandatangani persetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kabupaten Trenggalek Tahun anggaran 2024, di Gedung Graha Paripurna DPRD Kabupaten Trenggalek, Sabtu (25/11/2023)
Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, saat menandatangani persetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kabupaten Trenggalek Tahun anggaran 2024, di Gedung Graha Paripurna DPRD Kabupaten Trenggalek, Sabtu (25/11/2023)

Klikwarta.com, Trenggalek - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Trenggalek tahun 2024, di-track down, lima besar belanja itu ada di dinas keciptakaryaan.

Selanjutnya, Rapat Paripurna DPRD, persetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2024, dilaksanakan di gedung graha paripurna DPRD Kabupaten Trenggalek, Sabtu (25/11/2023).

Rapat Paripurna tersebut juga memberikan persetujuan terhadap Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2023 dan persetujuan terhadap Propemperda tahun 2024.

Serta persetujuan terhadap perubahan kedua atas Perda nomor 4 tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek. 

Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, saat di konfirmasi membenarkan, "Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2024, sudah disetujui melaluhi rapat paripurna DPRD Kabupaten Trenggalek, Sabtu (25/11/2024)," ungkap Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, Minggu (26/11/2023).

Pihaknya menjelaskan, APBD Trenggalek Tahun 2024 mendatang fokus pada infrastruktur yang menjadi prioritas, selain anggaran wajib untuk penanganan stunting maupun kemiskinan ekstrem.

"Kalau di-track down, lima besar belanja itu ada di dinas keciptakaryaan, seperti PU dan PKPLH, kemudian yang mandatory adalah Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan," beber Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin.

Masih menurutnya, anggaran wajib lainnya seperti gaji pegawai tentu mengalami peningkatan. Hal itu dikarenakan adanya rekrutmen PPPK serta terkait UU ASN yang sampai akhir 2024 diharuskan menyelesaikan penataan tenaga non ASN.

"Honorer dulu digaji pemerintah 200-300 ribu mereka mungkin masih ada yang mau, tapi sekarang kalau jadi outsourcing berarti harus sesuai UMK," ungkapnya.

"UMK Kabupaten Trenggalek, sudah kita usulkan naik 2,3 juta, tentu pasti akan ada beban gaji yang cukup signifikan di tahun 2024," imbuhnya.

Lebih lanjut, terkait dana transfer, meskipun berupa hibah seperti bantuan keuangan desa maupun alokasi dana desa, pihaknya membeberkan, sejatinya di desa digunakan kembali untuk belanja modal.

Maka perlu didorong pemanfaatannya nanti fokus kepada infrastruktur. Sehingga anggaran di bawah yang cukup besar bisa digunakan membarengi infrastruktur yang dibangun oleh Kabupaten.

Bupati Trenggalek berharap, Pemilu 2024 berjalan lancar dan aman. Sehingga pada APBD 2024 juga terdapat beberapa belanja spesifik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu.

Pewarta : Hardi Rangga

Related News