Pemerintah Diminta Tegur Stockpile Batu Bara di Kelurahan Teluk Sepang

pekerja di stokpile batu bara nampak bekerja tanpa standar PAD dan K3
pekerja di stokpile batu bara nampak bekerja tanpa standar PAD dan K3
KPU Mukomuko
Polda Bengkulu

Klikwarta.com - Aliansi Tolak Paru Hitam dalam waktu dekat akan menyurati instansi pemerintah untuk memberikan teguran kepada salah satu perusahaan stockpile batu bara di Kelurahan Teluk Sepang, Kota Bengkulu, yang diduga tidak memberikan Alat Perlindungan Diri (APD) dan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) terhadap ratusan pekerja perempuan pemilah batu bara. Menurut pantauan Aliansi Tolak Paru Hitam para pekerja hanya memakai masker sederhana dan selendang sebagai penutup hidung yang sesungguhnya tidak layak untuk membendung debu masuk ke saluran pernafasannya.

“Dalam minggu ini kita akan melayangkan surat kepada pihak terkait,” kata Feni Oktavera selaku koordinator aliansi kepada wartawan melalui pesan whatsapp, Sabtu (03/02/2018) kemarin.

Selain akan menyurati pihak pemerintah, kata Feni, pihaknya juga akan kembali mengelar aksi untuk menuntut perusahaan untuk memberikan perhatian serius terhadap kesehatan dan keselamatan kerja.

“Aksi kemarin bukan yang pertama dan terakhir tapi akan ada aksi-aksi lain terkait itu,” tegas Feni.

Sebelumnya, Aliansi Tolak Paru Hitam melakukan aksi damai di Simpang 5 Ratu Samban, Bengkulu, Senin (30/1/2018). Aksi damai ini bertujuan agar masyarakat Bengkulu tahu bahaya dari black lung disease / penyakit paru hitam yang disebabkan oleh batu bara dan hasil pembakaran batu bara yakni PLTU Batu bara.

Tiga point tuntutan yang diminta Aliansi Tolak Paru Hitam, diantaranya :

1. Menuntut perusahaan stockpile batu bara di Bengkulu agar menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) dan menerapkan standar  keselamatan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja.

2. Menuntut pemerintah menghentikan investasi energi kotor dan mengembangkan potensi energi bersih.

3. Menolak proyek PLTU batu bara di seluruh wilayah Bengkulu

Dari pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmingrasi (Disnakertrans) Provinsi Bengkulu dikonfirmasi media ini melalui Kabid Hubungan Industrial dan pengawasan Keselamatan Kerja (HI dan Pkk), Nurul Insani, SH, M.Si mengatakan, bahwa pihaknya akan mengirim tim untuk meninjau perusahaan yang bermain-main dalam memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) tersebut. (Alfin)

Dibaca: 29 kali
mendes

 

Related News

prov