Klikwarta.com, Raja Ampat, Papua Barat - Puluhan masa yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Masyarakat Peduli Raja Ampat ( Ampera ) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Raja Ampat, Kamis (09/07/2020).
Aksi yang dilakukan ini dalam rangka mendesak kepada DPRD Raja Ampat untuk membentuk Pansus agar mengusut tuntas beberapa persoalan yang dianggap melanggar hukum di Kabupaten Raja Ampat.
Koordinator lapangan (Korlap) Abraham Dimara Umpain dalam orasinya menyampaikan, DPRD Raja Ampat harus segera mengusut tuntas segala persoalan yang ada di Raja Ampat dan harus dapat berlaku adil dalam pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP) serta mendesak agar dana Otsus dipergunakan sesuai Peruntukannya.
Abraham juga mendesak kepada DPRD Raja Ampat untuk menolak pengesahan dokumen LKPJ tahun 2019 yang dinilai gagal karena adanya temuan berapa kegiatan yang tidak terselesaikan.
Beberapa tuntutan yang disampaikan oleh kordinatar lapangan diantaranya adalah; pengoperasian PT. Gag Nikel yang diduga merugikan masayarakat, pembangunan normalisasi kali Waisai, anggaran rehab tugu selamat datang, dugaan kasus korupsi saptic tank, serta kasus dugaan pungli Dishub Raja Ampat.
Setelah menyampaikan orasi, perwakilan masa dari Aliansi Masyarakat Peduli Raja Ampat (Ampera) ini kemudian menyerahkan beberapa poin tuntutan tersebut kepada Ketua DPRD Raja Ampat, Abdul Wahab Warwey.
Dari pantauan media ini, sempat terjadi sedikit gesekan antara masa aksi dengan beberapa orang yang berada dilokasi demonstrasi, tapi dengan cepat aparat dari Polres Raja Ampat dapat mengamankan situasi, sehingga masa aksi kembali ke tempat dengan aman dan tertib.
Sementara Ketua DPRD Raja Ampat Abdul Wahab Warwey saat dihubungi beberapa awak media menyampaikan, sebagai pimpinan DPRD tentu sangat berterimakasih kepada Ampera atas aksi yang dilakukan, karena ini merupakan dinamika dan fungsi kontrol masyarakat terhadap Pemerintah.
“Ini adalah hal yang sangat baik sekali dan merupakan rasa cinta masyarakat kepada Pemerintah Daerah Raja Ampat, asal yang penting adalah kita bicara atas kepentingan masyarakat secara umum bukan person dan perorangan”, imbuh Ketua DPRD
Dia juga mengatakan, dari segala persoalan yang disampaikan tentu ini sudah menjadi suatu rangkaian maka akan usut tuntas, baik itu kasus BUMD hari ini dan bahkan BUMD yang lalu.
“Begitu pula kasus-kasus lain seperti Gas di pulau dua yang hingga saat ini kami di DPRD juga belum tahu dimana rimbahnya, kasus Persiram, dan kasus-kasus lainya," urai Warwey.
Lanjutnya, Jadi jangan hanya mengejar hal-Hal yang masih samar-samar, lalu yang sudah nyata kita diamkan.
“Contohnya kasus BUMD lama yang menyeret HW, itupun hari ini kita tidak tau rimbahnya, hal ini juga mesti kita pastikan, karena kalau sudah bicara tersangka itu pastinya 95% itu sudah positif, makanya itu yang harus kita buat terang dulu baru yang masih samar- samar”, tegasnya
Terkait dengan pembentukan Pansus, ucap ketua DPRD, secara pribadi punya keinginan itu, namun hal-hal ini harus bicarakan di internal lembaga DPRD.
“Menyangkut Otsus, menjadi keinginan kita semua sebagai anak Papua lebih khusus anak Raja Ampat yang punya kewajiban untuk mengawal itu secara baik. Tapi bagusnya kita bicara hak Otsus tentu pada semua level, baik itu pembagunannya maupun Hak Politiknya”, ujar pria yang juga ketua DPC Demokrat Raja Ampat ini.
Contoh, tambahnya, Fraksi Demokrat Papua Barat pada periode lalu, Ongen Selano yang duduk sebagai pimpinan DPRD tapi karena Partai Demokrat menganggapnya bukan Orang Asli Pupua (OAP) maka kesempatan itu diberikan kepada Piter Konjol sebagai representasi OAP untuk menduduki pimpinan DPRD dan itu adalah bagian dari hak-hak Otsus.
“Jadi kalau orang indonesia saja tidak boleh, lalu kenapa hari ini ada orang Cina yang bisa memimpin kita, justru itu jauh lebih tidak boleh kalau memang kita bicara hak-hak Otsus secara menyeluruh, khususnya di Kabupaten Raja Ampat," Tandas pria yang akrab di sapa Tanjung ini.
(Pewarta : Mustajib)
