Klikwarta.com, Pesisir Barat - Puluhan perwakilan masyarakat yang tergabung dalam kelompok petani sawit pesisir selatan, menggelar aksi damai di Komplek Perkantoran Bupati Pesisir Barat (Pesibar) Senin, (27/02/2023).
Aksi tersebut bukan tanpa sebab, Kehadiran mereka tak lain untuk menyampaikan aspirasi, menuntut hak sertifikat tanah atas perkebunan mereka dikembalikan.
Aksi damai dari rombongan masyarakat petani sawit tersebut dipimpin oleh Nur Zaman, sebagai koodinator aksi.
Dalam orasinya, Nur zaman mengucapkan syukur setelah sekian lama kabupaten pesisir barat berdiri, baru-baru ini telah terbentuk Polres Pesisir Barat, "selamat dan sukses untuk Polres Pesisir Barat", ucapnya di depan Wakapolres dan jajarannya yang sedang mengawal aksi mereka.
"Semoga Polres Pesisir Barat dapat menjalankan tugasnya untuk melindungi dan mengayomi masyarakat", lanjut dia.
"Pak polisi, Bapak Waka Polres, ini masyarakat Pesisir Barat minta perlindungan, kami minta perlindungan kepada fungsi bapak polisi sebagai insan Bayangkara, selaku insan Polri untuk ikut menyelesaikan polemik yang sedang terjadi saat ini", sambungnya.
Lanjut dia mengatakan, sebagaimana sebelumnya Bupati Pesisir Barat mengatakan bahwa PT. Karya Canggih Mandiri Utama (PT.KCMU) tidak memiliki Izin Perkebunan, dan selaku Bupati Pesisir Barat akan membentuk Tim Penyelesaian konflik Perkebunan Kelapa Sawit, ujarnya menirukan janji Bupati.
"Alhamdulillah sampai saat ini, sudah satu tahun surat masuk, belum ada jawaban dalam bentuk yang nyata", ucapnya kecewa.
Jadi kami hadir disini pak Waka Polres, sekaligus silaturahim, bukan demo yang kami lakukan ini aksi damai", ucapnya kepada segenap peserta aksi.
"Saudara -saudara di belakang kita itu adalah Kantor Dewan, dan didepan kita adalah kantor Bupati, megah bukan", ucap dia lantang.
"Kita sekali-sekali jalan kesini biar ketemu sama bapak Bupati, janjinya kayak gimana, karena ini terkait dengan janji, mari kita sowan ke bapak Bupati", seru dia kepada peserta aksi.
Pantauan media ini, ketika hendak menuju gerbang masuk kantor bupati, rombongan aksi ini sempat memanas, karena gerbang dijaga ketat oleh Barikade Polisi. Beruntung Wakapolres Pesisir Barat, Polda Lampung, Kompol Rafli Yusuf Nugraha, dengan sigap mengambil tindakan dan berhasil menenangkan peserta demo.
Kemudian Wakapolres mempersilakan 10 orang perwakilan masyarakat masuk perkantoran untuk bermediasi dengan Pemkab Pesisir Barat.
Diketahui, dalam mediasi, peserta aksi menuntut Pemkab Pesisir Barat, Lampung, untuk mengambil sikap tegas, terkait konflik yang terjadi. Sebagaimana sebelumnya, Bupati Pesisir Barat, Agus Istiqlal, pernah mengatakan lahan kelapa sawit milik PT. Karya Canggih Mandiri Utama (PT.KCMU) sudah tidak memiliki izin, namun kenyataannya masih beroperasi hingga saat ini. Selain itu mereka minta sertifikat tanah mereka untuk dikembalikan.
Peserta aksi juga meminta agar aparat kepolisian mengusut tuntas dugaan keberadaan mafia tanah dalam polemik yang terjadi saat ini. Selain itu, pihaknya menuntut agar diberikan ganti rugi tanam tumbuh atas pemakaian tanah mereka.
(Pewarta: Jokson)
