Klikwarta.com, Kabupaten Blitar - Masyarakat Kabupaten Blitar yang tergabung di dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) mempertanyakan kualitas kinerja kepemimpinan Bupati Blitar Rini Syarifah sebagai kepala daerah Kabupaten Blitar sejak dilantik 26 Februari 2021 silam.
Kualitas kepemimpinan Rini Syarifah dipertanyakan LSM GPI menyusul banyaknya dugaan persoalan hukum yang terjadi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar.
Beberapa dugaan kasus hukum yang patut untuk diusut tuntas oleh Aparat Penegak Hukum (APH), seperti dugaan pungutan liar yang dilakukan oknum Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Pemkab Blitar yang saat ini dirotasi menjadi Kepala Dinas Perkim, terkait proyek pembangunan jembatan senilai 12 milyar rupiah.
"Ini membuktikan kalau dalam lelang jabatan tersebut ada setoran, seharusnya diusut oleh aparat penegak hukum,” ungkap Ketua LSM GPI Jaka Prasetya saat memimpin orasi saat unjuk rasa bersama puluhan massa di depan kantor Bupati Blitar, Kecamatan Kanigoro, Senin (18/9/2023).
Lalu dugaan kasus hukum yang pantas diusut dengan tuntas yakni, alokasi anggaran biaya sewa rumah dinas Wakil Bupati Blitar yang nilainya 294 juta rupiah per tahun. Padahal, tahun ini Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso sudah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya.
"Coba cari kontrakan di Blitar apa ada setahun bayarnya 294 juta. Dari sini saja sudah tidak ada azas kewajaran. Gimana penaksir anggaran menghitung ini dan belum lagi biaya-biaya untuk yang lainnya," kata Jaka.
Yang tidak kalah menarik, posisi RSUD Ngudi Waluyo yang statusnya telah menjadi BLUD dan bukan lagi BUMD, masih menerima asupan APBD Kabupaten Blitar puluhan milyar setiap tahunnya. Jaka melihat, di sini sangat berpotensi untuk menjadi lahan basah bisnis yang diduga dilakukan lingkaran penguasa atau circle dari kepala daerah Kabupaten Blitar.
"Kalau sudah BLUD, itu dia sudah mengelola sumber pendapatannya secara pribadi. Tapi kenapa masih saja setiap tahun ada penggelontoran puluhan milyar ke rumah sakit Ngudi Waluyo," tukasnya.
Persoalan PDAM Tirta Penataran, BPR hingga pengelolaan Kolam Renang Penataran menurutnya juga tidak bisa terpisah dari kualitas kepemimpinan Bupati Blitar Rini Syarifah. Untuk di PDAM, Jaka mengaku ada anggaran yang bocor hingga menimbulkan tidak masuknya sisi pendapatan bagi Kabupaten Blitar.
"Sayangnya tadi dari PDAM tidak ada yang hadir saat kita audiensi dengan Komisi 1 DPRD Kabupaten Blitar dan sejumlah perwakilan OPD terkait," ucap Jaka seusai audiensi dan unjuk rasa.
"Jadi kondisi yang terjadi di Pemkab Blitar karena lemahnya leadership atau kepemimpinan Bupati Blitar, hingga mengakibatkan terjadinya dugaan penyelewengan anggaran, kewenangan serta korupsi yang dilakukan oknum pejabat Pemkab Blitar maupun orang-orang di lingkaran kekuasaan,” pungkasnya.
Pantauan Klikwarta.com di lapangan, puluhan massa LSM GPI mengawali kegiatan aksi unjuk rasa di depan gerbang kantor Bupati Blitar. Namun, saat di lokasi, mereka tidak ditemui oleh Bupati Blitar Rini Syarifah dan hanya dijaga aparat kepolisian dan disaksikan intel dari Kesbangpol Pemkab Blitar.
Selesai dari sini, massa bergerak ke kantor DPRD Kabupaten Blitar yang akhirnya diterima audiensi oleh Komisi 1. Setelah dari forum audiensi, GPI juga mendatangi ke kantor Kejaksaan Negeri Blitar untuk mengkonfirmasi penindakan terhadap kasus-kasus hukum di Pemkab Blitar yang sudah masuk dan siap diproses.
(Pewarta : Faisal NR)
