Bebani Daerah Soal Gaji P3K, Sekom I DPRD SBB Protes Pempus Lewat Kemenpan-RB

Kamis, 12/03/2020 - 15:31
Sekretaris komisi 1 DPRD SBB Eko Budiono
Sekretaris komisi 1 DPRD SBB Eko Budiono

Waspada Corona

Klikwarta.com, Jakarta - Komisi 1 DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat gelar tatap muka bersama Kemenpan-RB guna membahas persoalan P3K. Dalam tatap muka bersama Sekretaris komisi 1 DPRD SBB Eko Budiono dengan tegas melakukan protes kepada pemerintah pusat lewat Kemenpan-RB.

Dikatakan Budiono, Pemerintah Pusat (Pempus) terkesan tidak adil dengan munculnya Perpres yang mengatur tentang P3K bahwa jika aturan itu sudah diterbitkan oleh presiden mestinya juga harus diikut sertakan dengan konsekuensi pembiayaanya gaji dan tunjungan. "Bukan kemudian gaji dan tunjangan P3K malah dibebankan ke daerah lagi", ungkap Budiono.

"Ini tidak adil apa yang dilakukan pemerintah pusat, padahal dalam Pepres Nomor 49 Tahun 2018 pasal 38 sudah dijelaskan tentang penggajian dan tunjangan yang mana tertera pada pasal 1 dan 2 dengan bunyinya. PPPK diberikan gaji dan tunjangan. Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil", sambungnya memaparkan. 

Dari bunyi pasal tersebut, lanjutnya, maka sudah jelas bahwa tidak ada pembiayaan gaji dan tunjangan P3K yang bebankan oleh daerah sendiri, sementara untuk CPNS ditanggung APBN.

Protes keras sekretaris komisi 1 DPRD SBB, Eko Budiono INI langsung disampaikan kepada kepala humas Kemenpan-RB Mawardi saat menggelar pertemuan di ruang humas Kemenpan-RB, Kamis (12/3/2020) bersama DPRD kabupaten Cilacap dan DPRD kabupaten Merangin.

Menurut Politisi PKB SBB ini, mestinya dalam Perpres itu juga harus mengatur pembiayaan gaji dan tunjangan jangan sampai justru ini menimbulkan masalah baru lagi terkait kepegawaian yang ada di daerah. "Karena sekarang saja belanja pegawai kita sudah lebih dari 50%, lantas bagaimana lagi kalau beban itu di serahkan ke daerah, lalu kita daerah mau belanja infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain lain gunakan apa", tanya Budiono.

Dikatakan Budiono, menanggapi protesnya tersebut, kepala humas Kemenpan-RB berjanji akan menyampaikan hal ini kepada menteri dan akan dibawa ke forum bersama DPR RI. Disamping itu, protes ini juga didukung oleh tiga kabupaten/kota yang hadir bersama Kabupaten SBB, sebab mereka juga mengalami hal yang sama dengan kabupaten Seram Bagian Barat.

"Saya tegaskan sekali lagi, dengan membebani daerah soal gaji dan tunjangan P3K, hal ini sangat tidak berimbangnya postur belanja di daerah, sementara disisi lain ada persoalan teman-teman honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi tanpa nasib yang jelas. Ini soal kemanusiaan, soal hajat hidup dan pengabdian kepada negara, jadi tolonglah Pempus melalui Kemenpan-RB juga melihat hal ini sebagai persoalan serius", tegas Budiono.

(Pewarta : Fitrah)

Related News

Loading...
loading...