Direktur Utama PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim, Erlangga Satriagung
Klikwarta.com, Surabaya - Menindaklanjuti Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 14 Agustus 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Timur didorong mengevaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak produktif.
Dalam pidatonya menyambut HUT ke-81 RI, Presiden Prabowo melaporkan pemerintah pusat telah menutup 290 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta anak dan cucu usahanya yang tidak produktif. Targetnya, sisa BUMN maksimal 300 pada akhir 2026.
Direktur Utama PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim, Erlangga Satriagung, menilai langkah tersebut relevan diterapkan di tingkat daerah. Kalau ada BUMD yang merugi terus, maka harus dievaluasi sehingga tidak membebani APBD.
"Mengapa dipertahankan terus. Kalau BUMD yang labanya kecil, dievaluasi mengapa labanya kecil. Apa yang bisa disupport supaya menyetor PAD lebih banyak,” ujar Erlangga usai ditemui di kantornya, Senin (17/8/2026).
Menurutnya, persoalan mendasar BUMD adalah soal permodalan. Mengingat semua bisnis itu kapital. Maka, jika tidak diberi modal, bisnis itu susah berkembang.
" Selalu bisnis itu kapital, artinya itu bidang usaha. Kalau orang disuruh bisnis, tidak diberi kapital, sulit,” jelasnya.
Erlangga mengaku PT PWU sejak berdiri hingga saat ini tidak pernah merugi. Namun pertumbuhannya terbatas karena minim suntikan modal. Meski terbatas, kinerja PWU tetap positif. Pada 2025, laba PWU mencapai Rp3 miliar dan melebihi target.
Catatan Erlangga, penyertaan modal terakhir ke PWU terjadi pada 2014 di era Dirut Arif Afandi.
“Dulu pernah ada suntikan modal, sebelum saya. Tapi itu terakhir 2014. Setelah itu sampai sekarang sudah 12 tahun belum pernah lagi ada penambahan penyertaan modal,” ungkapnya.
Jika Pemprov Jatim ingin PWU berkembang, maka pembicaraannya pasti akan kembali ke suntikan modal.
Untuk mempercepat pengembangan BUMD, Erlangga mendukung rencana Pemprov Jatim membentuk Biro BUMD dan Aset dengan skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Biro ini bisa bertugas mencari solusi permodalan alternatif, tidak harus dari APBD.
“Kita lihat rencana government bagus karena mau bentuk biro BUMD dan aset, BLUD itu bagus, sehingga biro itu khusus ngurusin BUMD. Sehingga kalau kita ada masalah, ada kendala, kita ini ada induknya dan pejabat yang menghandle setiap hari. Selama ini tidak ada,” ujarnya.
Ia berharap biro tersebut segera terealisasi agar BUMD tidak lagi berada di bawah Biro Perekonomian.
“Siapapun yang ada di situ (biro) setiap hari membahas BUMD, bagaimana pengembangannya. Kalau sekarang, diserahkan ke biro perekonomian,” katanya.
Ia juga menyebut pengelolaan aset Pemprov akan lebih optimal jika berada di bawah biro khusus BUMD, dan lepas dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). (**)
