Menkes Budi Gunadi Sadikin
Klikwarta.com, Jakarta - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI meluruskan tuduhan adanya penggelembungan anggaran pengadaan untuk layanan hemodialisis (HD) di RSUD KH Muhammad Thohir Krui Pesisir Barat, Lampung, seperti yang beredar di media sosial.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Aji Muhawarman, menjelaskan apa yang dimaksud oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin terkait dengan pengadaan senilai Rp 30 miliar saat berdialog dengan Presiden Prabowo Subianto pada peresmian RSUD tersebut minggu lalu adalah nilai total pengadaan alat kesehatan canggih untuk setiap 66 RSUD yang masuk dalam Program Hasil Cepat Terbaik (PHTC), atau Quick Win.
“Masing-masing RSUD akan mendapatkan dukungan alkes canggih senilai lebih dari Rp 30 miliar dari program SIHREN (Strengthening Indonesia's Healthcare Referral Network). Alat tersebut termasuk cathlab, CT scan 64 slice, echocardiography, mammography, dan lain-lain. RSUD Krui sendiri mendapatkan bantuan sekitar Rp 31.7 miliar tahun ini untuk pengadaan alat canggih tersebut. Angka ini bukan hanya untuk layanan HD,” tutur Aji, Jumat (19/6)
Aji berharap masyarakat tidak termakan hoaks yang beredar seolah-olah Menkes melakukan penggelembungan harga.
Selain itu setiap RSUD akan mendapatkan bantuan alat kesehatan mendasar dengan kisaran Rp 20 miliar hingga Rp 30 miliar.
RSUD Krui mendapatkan bantuan sekitar Rp 25 miliar untuk tahun anggaran 2025 dan 2026.
Sejumlah alat tersebut antara lain bed patient, defibrillator, mesin anestesi, patient monitor, patient monitor ICU, syringe pump, USG, serta ventilator untuk layanan dewasa, anak, dan anestesi.
Ada juga untuk bed ICU set, instrument general surgery, instrument sectio caesaria, mobile X-Ray, operating lamp, operating table, plasma sterilizer, infusion pump, serta berbagai alat penunjang pelayanan kegawatdaruratan dan ruang operasi.
Sehingga totalnya RSUD Krui akan mendapatkan dukungan alkes senilai Rp 56.7 miliar.
Penguatan RSUD Krui Pesisir Barat, Lampung diharapkan dapat meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat sehingga masyarakat Pesisir Barat dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih lengkap tanpa harus banyak dirujuk ke luar daerah.
(Kontributor : Arif)
