Bupati Blitar Rini Syarifah (paling tengah) Usai Buka Rembuk Stunting
Klikwarta.com, Kabupaten Blitar - Bupati Blitar Rini Syarifah mengingatkan pentingnya memaksimalkan koordinasi tim dari Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPKBP3A) dengan jajaran mulai dari tingkat RT, RW, Desa/Kelurahan, kecamatan hingga kabupaten.
Bupati Rini mengatakan, ini tidak hanya pada Dinas Kesehatan ataupun Dinas PPKB dan P3A, tetapi tugas semua pihak, sesuai peran dan tugas masing-masing demi mewujudkan generasi penerus yang sehat, cerdas dan berkualitas untuk membangun masyarakat Indonesia yang maju.
Dikatakannya, melihat hasil analisis situasi tahun 2022 yang melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinkes, serta perangkat daerah terkait dengan didampingi oleh tim pendamping Koordinator Provinsi Jawa Timur adalah sasaran pencegahan stunting ada di 26 desa dari 12 kecamatan.
"Untuk itu perlu adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dari semua pihak, baik dari lintas perangkat daerah, PKK, perguruan tinggi, Organisasi Masyarakat serta CSR, Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten, tingkat kecamatan sampai tingkat desa," ujarnya.
Ia menguraikan, angka prevalensi stunting tahun 2021 berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, kasus stunting Jawa Timur sebesar 23,5 persen dan Kabupaten Blitar mencapai 14,5 persen. Sehingga pada Tahun 2024 prevalensi penurunan ditargetkan berada di angka 8,6 persen.
"Kami terus berjuang menurunkan kasus stunting di Kabupaten Blitar sehingga target penurunan bisa tercapai atau bahkan terlampaui," katanya.
Kongkritnya, yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar untuk mengurangi angka stunting diantaranya deteksi dini balita stunting, monitoring dan evaluasi data stunting, pemberian PMT balita kurus dan PMT ibu hamil KEK, pemberian tablet tambah darah pada remaja putri dan ibu hamil, pelayanan kesehatan calon pengantin, pelayanan kesehatan pada Ibtu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas, kelas ibu hamil dan imunisasi dasar lengkap.
"Alhamdulillah upaya tersebut mendapat perhatian langsung dari Kementerian Desa, Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur dan Tim Pendamping Koordinator Provinsi Jawa Timur," tukasnya.
(Pewarta : Faisal NR)
