Warga Sumawe Luapkan Uneg-uneg Dana Desa ke Anggota DPRD Jatim Puguh 

Kamis, 03/07/2025 - 10:37
Anggota DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas serap aspirasi masyarakat kecamatan Sumbermanjing Wetan.

Anggota DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas serap aspirasi masyarakat kecamatan Sumbermanjing Wetan.

Klikwarta.com, Jatim - Masa reses ke II tahun 2025 ini dimanfaatkan oleh Anggota DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas untuk menyapa dan serap aspirasi masyarakat kecamatan Sumbermanjing Wetan.

Acara reses tersebut diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan disambung dengan sambutan dari psrwakilan tokoh masyarakat setempat. 

Dalam sambutannya, tokoh masyarakat Iwan menyampaikan ucapan terima kasihnya karena sudah diberikan kesempatan untuk bertemu dengan anggota dewan dari dapil Malang Raya.

 "Kami sangat bangga karena bisa bertemu dengan Bapak Haji Puguh dalam acara serap aspirasi ini, sekaligus ini menunjukan bahwa Puguh terus menjaga komitmen untuk bersama denga  masyarakat", ujar Iwan dalam sambutannya.

Sementara itu dalam sambutannya Puguh menyampaikan banyak hal dan secara gamlang peran, tugas dan kinerja dari perjalanannya selama 10 bulan menjalankan tugas sebabai anggota dewan.

"Alhamdulillah paling tidak selama 10 bulan perjalanan menjalankan tugas sebagai perwakilan panjenengan di DPRD Provinsi Jawa Timur ada banyak hal yang sudah bisa dikerjakan dalam konteks menghasilkan produk legislasi, pengawalan anggaran (APBD) dan fungsi pengawasan jalannya roda pemerintahan", jelas Dr. Puguh dalam pidatonya.

Sementara itu dalam sesi penyampaian aspirasi H. Subandi salah satu tokoh masyarakat yang hadir menyampaikan kekhawatirannya terkait program ketahanan pangan yang dibebankan pada dana desa sebesar 20 persen.

"Dana desa ini akhirnya habis untuk program yang tidak berdampak pada pembangunan infrastruktur, padahal dipedesaan seperti di wilayah sumawe ini betapa pentingnya infrstruktur yang memadai untuk menguatkan ekonomi masyarakat", ujarnya.

Menanggapi hal tersebut Puguh menyampaikan bahwa ditengah regulasi pemerintah pusat yang sekrang sedang berjalan memang dibutuhkan kejeliaan pemerintah desa untuk megelaborasi seluruh kebutuhan pendanaan desa sehingga tetap bisa berdampak pada banyak hal termasuk infrastruktur dan program ketahanan pangan desa.

"Niat baik pemerintah membuat program ketahanan pangan sangat bagus, namun memang tidak bisa dipungkiri hal membawa dampak bagi skema penganggaran dana desa, disinilah kemampuan pemerintah desa untuk melakukan terobosan-terobosan serta sinergi dan kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat menjadi sangat penting", pungkasnya. (ADV)

Tags

Berita Terkait