Didemo Mahasiswa Tolak Kenaikan Harga BBM, DPRD Kabupaten Blitar : 'Nanti Ada Bantalan Sosial'

Jumat, 09/09/2022 - 09:15
Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto Saat Menemui dan Menyampaikan Tanggapannya Terkait Aksi Aliansi Mahasiswa Islam Blitar dalam Penolakan Kenaikan Harga BBM di Jalan Depan Pintu Gerbang Sisi Utara Kantor DPRD Kabupaten pada Kamis, 8 September 2022. (foto : Faisal NR / Klikwarta.com)
Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto Saat Menemui dan Menyampaikan Tanggapannya Terkait Aksi Aliansi Mahasiswa Islam Blitar dalam Penolakan Kenaikan Harga BBM di Jalan Depan Pintu Gerbang Sisi Utara Kantor DPRD Kabupaten pada Kamis, 8 September 2022. (foto : Faisal NR / Klikwarta.com)

Klikwarta.com, Kabupaten Blitar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar mengapresiasi aksi Aliansi Mahasiswa Islam Blitar yang menuntut penolakan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) kemarin Kamis, 8 September 2022 di jalan depan pintu gerbang kantor DPRD Kabupaten Blitar sisi utara. 

Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto mengatakan, kebijakan kenaikan harga BBM memang banyak mendapat respon yang relatif tidak baik dari masyarakat. Namun demikian, pihaknya meyakini pemerintah pusat tentunya juga mempertimbangkan banyak aspek dalam menaikkan harga BBM. 

Demi menjawab desakan penolakan kenaikan harga BBM, lanjut Suwito, pemerintah pusat juga telah menginstruksikan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran melalui refokusing Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 5 persen atau setara sekitar 5,7 Milyar. Refokusing anggaran ini untuk pengadaan bantuan langsung (bantalan) sosial kepada masyarakat yang berhak menerima manfaat sebagai imbas naiknya harga BBM.

"Saya harap mahasiswa juga membangun sinergitas bersama pemerintah daerah. Apa yang menjadi ide atau saran dari rekan mahasiswa agar didiskusikan dengan kami agar kami bisa memberi masukan ke pemerintah daerah apa yang harus kita lakukan. Saya yakin pemerintah pusat memberikan yang terbaik terhadap masyarakatnya atas kebijakan kenaikan BBM," kata Suwito.

"Keputusan dari pemerintah pusat saya anggap sudah banyak pertimbangan. Pemerintah pusat sudah mengintruksikan ke pemerintah daerah untuk refocusing 5 persen atau 5,7 miliyar dari DAU yang nanti digunakan untuk bansos (bantalan sosial) pada kelompok yang paling rentan atas penyesuaian harga BBM," lanjutnya. 

DPRD Kabupaten Blitar, menurutnya juga sangat terbuka dengan kritikan, masukan, saran hingga aspirasi masyarakat untuk menciptakan kondusifitas daerah dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, ia juga meminta mahasiswa turut berperan aktif memberikan masukan kepada DPRD Kabupaten Blitar secara tertulis atau melalui kanal diskusi dengan audiensi, mengingat dalam waktu dekat juga akan ada penyaluran BLT BBM.

"Kedepan nanti akan ada program bantuan yang akan dialokasikan kearah yang terdampak kenaikan BBM oleh tim pengendali inflasi daerah, saya harap kedepannya ada masukan dari rekan mahasiswa baik melalui tertulis maupun dengan audensi," tukas politisi PDIP ini.

Diketahui, Korlap Aksi yang juga Sekertaris PMII Cabang Blitar, Saifudin mengatakan Aliansi Mahasiswa Islam Blitar menolak kenaikkan harga BBM karena perekonomian masyarakat saat ini belum sepenuhnya pulih akibat dampak Pandemi Covid-19.

“Aksi ini merupakan murni pemikiran dari kami beberapa hari yang lalu dan tidak ada yang menunggangi dalam kegiatan ini. Kami tahu bahwa kenaikan BBM merupakan kewenangan pemerintah pusat, kami hanya menginginkan pemerintah daerah untuk bersama kami untuk menolak kenaikan BBM. Jebolnya anggaran bukan karena subsidi yang dinikmati oleh orang-orang yang tidak berhak, kita sepakat menolak kenaikkan BBM karena perekonomian masyarakat saat ini belum sepenuhnya pulih akibat dampak Pandemi Covid-19,” tutur Saifudin.

 

(Pewarta : Faisal NR) 

Related News