Penjabat (Pj) Wali Kota Payakumbuh, Rida Ananda.
Klikwarta.com, Payakumbuh - Terus berupaya mengentaskan kemiskinan ekstrem di daerah, Penjabat (Pj). Wali Kota Payakumbuh membuka Focus Group Discussion (FGD), penguatan partisipasi stakeholders dan filantropi dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di Kota Payakumbuh 2023, berlangsung di Aula Ngalau Indah, Balai Kota Payakumbuh, baru-baru ini.
Berdasarkan Permendagri Nomor 53 Tahun 2020, penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah bersama pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
"Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya FGD ini. Dimana kemiskinan masih menjadi masalah utama pembangunan di Kota Payakumbuh," kata Rida, Senin (27/2/2023).
Ia menjelaskan, penanggulangan kemiskinan tidak dapat diselesaikan oleh satu perangkat daerah tertentu saja, melainkan harus dilakukan oleh semua perangkat daerah.
Sesuai arahan Wapres RI Ma'ruf Amin, selaku ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), pemerintah daerah ditargetkan menghilangkan kemiskinan ekstrem pada akhir 2024 menjadi nol persen.
"Saya harapkan dengan semangat dan kolaborasi kita bersama, akhir 2023 ini Payakumbuh sudah bebas dari kemiskinan ekstrem," jelas Rida.
Ia menuturkan, mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh 2023-2026, dimana ditargetkan kemiskinan Kota Payakumbuh berada pada angka 5,16 persen pada 2026 nanti.
"Kita minta kepada seluruh perangkat daerah agar bagaimana bisa membuat program-program yang saling konvergensi dan terintegrasi dalam menyasar sasaran yang sama," tutur Rida.
Pihaknya berharap, semoga kemitraan dengan seluruh stakeholder dan filantropi dapat terus dibangun dan semakin dikuatkan.
"Kita menyadari sepenuhnya, bahwa berbagai upaya yang telah kita laksanakan tidak akan membuahkan hasil maksimal tanpa dukungan semua pihak," harap Rida.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Payakumbuh Yasrizal, menjelaskan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin Kota Payakumbuh tahun 2021 sebanyak 8.660 jiwa dan pada 2022 sebanyak 8.080 jiwa, artinya mengalami penurunan sebanyak 580 jiwa.
Berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Kemenko PMK 2022, Kota Payakumbuh mengalami penurunan jumlah penduduk miskin ekstrim setiap tahunnya.
Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin ekstrem Kota Payakumbuh sebanyak 1,55 persen atau 2.124 jiwa, turun menjadi 0,77 persen atau 1.078 jiwa pada 2021.
Kemudian pada 2022 persentase penduduk miskin ekstrem Kota Payakumbuh turun menjadi 0,10 persen atau 148 jiwa dan merupakan penduduk miskin ekstrem nomor dua terendah di Provinsi Sumatra Barat.
"Rata-rata penurunan kemiskinan ekstrem Kota Payakumbuh adalah 0,81 persen setiap tahunnya," jelas Yasrizal.
Dalam rangka mewujudkan kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024 sesuai dengan instruksi pemerintah pusat perlu partisipasi stakeholder dan kerjasama semua pihak dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di Kota Payakumbuh.
"Untuk acara FGD ini, kita mengundang bapak Edi Safrijal, selaku Spesialis Koordinasi Pemerintah Pusat Unit Advokasi Daerah TNP2K, Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia (Set Wapres RI)," terang Yasrizal.
Dihadiri oleh ketua DPRD Kota Payakumbuh Hamdi Agus, Ketua Komisi A, Komisi B, Komisi C DPRD Payakumbuh, Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Payakumbuh, Asisten, Staf Ahli, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, lurah, akademisi dan organisasi masyarakat (ormas).
(Kontributor: Warman)
