Klikwarta.com, Blitar - Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar terpaksa tak punya kepala dinas mendadak. Keadaan ini diakibatkan oleh kebijakan mutasi jabatan dan masa pensiun satu kepala OPD.
Kepada klikwarta.com, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkot Blitar, Suyoto, mengatakan, terkini ada lima OPD di lingkungan Pemkot Blitar yang tidak ada kepala dinas yang memimpin dinas secara definitif.
Kelima OPD ini, lanjut dia, ialah Dinas Pendidikan (Dindik), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), Dinas Koperasi dan UM, dan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kota Blitar.
"Jadi kekosongan posisi itu karena ada yang pensiun dan ada yang dimutasi beberapa waktu lalu," tukasnya saat dihubungi di kantornya, Rabu (02/10/2019).
Merespon realitas seperti itu, Suyoto menyebut ada dua penawar untuk menangkal persoalan tersebut. Dikatakannya, opsi pertama bisa diambil langkah kebijakan lelang jabatan, lantas pilihan selanjutnya dengan menempatkan pejabat eselon II di lingkungan Pemkot Blitar untuk ditempatkan di dinas yang membutuhkan kepala.
"Namun, untuk cara lelang jabatan ini proses panjang. Harus ada rekomendasi dari KASN dan Mendageri (Menteri Dalam Negeri). Proses rekomendasi dari KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) dan Mendagri itu harus dilalui. Sebab, saat ini status Wali Kota Blitar adalah pelaksana tugas. Artinya bukan definitif. Di samping itu, juga harus ada persetujuan dari Gubernur Jawa Timur untuk melaksanakan lelang jabatan," paparnya.
Saat ini, BKD sedang menyusun perencanaan lelang jabatan tersebut. Rencananya, lelang jabatan akan dilakukan secepatnya. Nanti, lanjut dia, jika sudah mendapat rekomendasi dari KASN, Mendagri dan Gubernur maka Pemkot Blitar akan melakuka lelang secara terbuka. Peserta lelang tidak hanya dari PNS Kota Blitar saja melainkan bisa juga PNS dari luar kota.
"Jika sudah ada calon pemenangnya kami lakukan pelantikan pejabat baru. Selain itu kami juga akan lalukan oergeseran pejabat eselon II untuk mengisi posisi jabatan yang kosong," urainya.
Untuk menjaga pelayanan publik tetap berjalan, BKD akan menunjuk pelaksana tugas untuk mengisi jabatan kepala OPD yang kosong.
"Langkah itu untuk menjamin roda pemerintahan agar tetap bisa berjalan. Fungsi plt itu sama dengan pejabat definitif," sahutnya.
Diketahui, Pemkot Blitar melakukan mutasi beberapa pejabat eselon II beberapa waktu lalu. Yakni seperti Mokhamad Sidik yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan, kini dimutasi menjadi Kepala Bappeda.
Lantas eks Kepala DPUPR Hermansyah Permadi kini digeser menjadi Asisten Pemeintahan dan Kesra. Sedangkan posisi kepala Dinas Koperasi dan UM Teten Rukmocondrono kini telah pensiun. (Faisal NR)
