Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Golkar, Juliyatmono.
Klikwarta.com, Semarang - Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendesak pemerintah untuk menempatkan penguatan kebijakan afirmasi pendidikan sebagai prioritas nasional guna mengatasi kesenjangan yang dinilai berkontribusi langsung pada stagnasi angka kemiskinan di Indonesia.
Desakan ini muncul setelah Anggota Komisi X DPR RI, Juliyatmono, menyelesaikan Kunjungan Kerja Reses (Kunker) di Kota Semarang, Rabu (10/12/2025), yang fokus mengevaluasi program di sektor pendidikan, kebudayaan, dan olahraga.
Dalam pernyataannya, Juliyatmono secara tajam mengkritik disparitas kualitas dan akses pendidikan yang masih kentara, terutama antara kawasan perkotaan, wilayah maju, dan daerah marginal, termasuk di Jawa Tengah. Ia menegaskan bahwa ketimpangan pendidikan adalah akar dari ketimpangan ekonomi, yang menahan warga miskin dalam 'lingkaran kemiskinan.
"Jika akses dan kualitas pendidikan tidak merata, maka warga miskin akan tetap berada dalam stagnasi lingkaran kemiskinan. Pemerataan pendidikan bukan hanya slogan, ini adalah mandat konstitusional yang wajib diwujudkan negara," tegasnya.
Hasil pengawasan lapangan Komisi X menunjukkan bahwa program intervensi yang ada perlu ditingkatkan dan diintegrasikan secara lebih baik. Juliyatmono menyoroti perlunya perluasan sasaran Program Indonesia Pintar (PIP), penyediaan sarana dan prasarana yang memadai di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), optimalisasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan penyediaan fasilitas pendukung seperti transportasi sekolah atau asrama bagi murid dari keluarga tidak mampu.
Ia menekankan bahwa kebijakan afirmatif tidak boleh hanya sekadar program rutin, melainkan harus bertransformasi menjadi instrumen strategis untuk mengoreksi ketidakadilan struktural dan harus berbasis data yang akurat agar tepat sasaran.
Dalam kunker tersebut, Komisi X melakukan penelaahan mendalam terhadap sejumlah program, mulai dari implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mekanisme seleksi peserta didik baru, hingga pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk revitalisasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran.
Juliyatmono juga menyoroti pentingnya sinkronisasi data yang presisi antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan pemerintah daerah untuk memastikan perencanaan pendidikan tidak meleset.
Seluruh masukan yang terkumpul dari pemerintah daerah, sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya akan menjadi fondasi utama dalam perbaikan kebijakan serta pembahasan anggaran pendidikan untuk tahun anggaran 2026–2027.
Menyikapi proses revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Juliyatmono melihat momentum ini sebagai peluang untuk memperkuat landasan hukum.
Regulasi yang baru, menurutnya, harus memastikan perlindungan hak pendidikan bagi seluruh warga, terutama kelompok rentan, ruang afirmasi yang lebih kuat dalam undang-undang, pendanaan pendidikan yang berkelanjutan, dan upaya konkret untuk memperkecil kesenjangan antar wilayah. Ia mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan kembali peran Negara.
"Negara wajib hadir secara nyata, terutama bagi warga yang paling membutuhkan." tandas politisi Partai Golkar tersebut.
Pewarta : Kacuk Legowo
