Jubir Fraksi PKB DPRD Jawa Timur Ahmad Athoillah
Klikwarta.com, Surabaya - Fraksi PKB DPRD Jawa Timur memberikan catatan merah terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur sepanjang 2025, khususnya dalam upaya menjaga kualitas lingkungan hidup.
Dalam evaluasi yang disampaikan pada Rapat Paripurna, Jubir Fraksi PKB Ahmad Athoillah menilai capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Dalam RPJMD telah ditetapkan target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di angka 74,00-74,17, namun realisasinya hanya menyentuh angka 73,43," jelasnya dalam Rapat Paripurna, Kamis (9/4/2026).
Gus Atho’, menegaskan bahwa IKLH merupakan salah satu dari delapan indikator kinerja utama (IKU) Pemprov Jatim. Dengan demikian, capaian di sektor lingkungan menjadi tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan kinerja pemerintah daerah.
Ia juga mengkritik klaim Pemprov Jatim yang menyebut adanya kemajuan signifikan di bidang lingkungan, termasuk berbagai penghargaan nasional yang diraih. Menurutnya, klaim tersebut tidak sejalan dengan capaian indikator utama yang justru belum terpenuhi.
"Fakta data tidak bisa dibohongi: target yang telah disepakati tidak tercapai. Ketidaktercapaian ini mencerminkan bahwa kebijakan pengendalian pencemaran lingkungan masih bersifat parsial, tidak terintegrasi, dan lemah dalam pengawasan serta penegakan aturan di lapangan," ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa belum tercapainya target tersebut juga dipengaruhi lemahnya koordinasi antara pemerintah dengan para pegiat lingkungan di tingkat akar rumput. Padahal, kelompok masyarakat seperti pegiat perhutanan sosial, pelestari mata air, hingga komunitas konservasi hutan memiliki peran strategis dalam menjaga ekosistem.
Fraksi PKB pun mempertanyakan sejauh mana komitmen Pemprov Jatim dalam memberikan dukungan nyata kepada para pegiat lingkungan tersebut, baik dalam bentuk rekognisi maupun kebijakan pemberdayaan.
"Sangat ironis jika instrumen kebijakan pembangunan lingkungan kita justru gagal merangkul dan memberikan dukungan kebijakan yang nyata terhadap stakeholder yang bergerak di lapangan ini," kata dia.
Sebagai tindak lanjut, Fraksi PKB mendesak Gubernur Jawa Timur untuk segera melakukan langkah perbaikan yang konkret dan terukur, bukan sekadar membangun narasi keberhasilan.
"Pertama, kami mendesak penguatan kebijakan pengendalian pencemaran lingkungan yang lebih sistematis dan lintas sektor, bukan hanya sekadar imbauan," tuturnya.
Selain itu, pengawasan terhadap industri dinilai perlu diperketat melalui pendekatan berbasis risiko, disertai penegakan sanksi administratif yang tegas tanpa pengecualian bagi pelanggar.
"Ketiga, pemerintah provinsi harus merumuskan skema dukungan dan pemberdayaan bagi masyarakat pegiat lingkungan sebagai bagian integral dari strategi pembangunan berkelanjutan," pungkasnya. (**)
