Wakil Ketua Pansus LKPJ, Harisandi Savari
Klikwarta.com, Surabaya - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jawa Timur yang mengkaji Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 untuk memastikan seluruh indikator kinerja akan dievaluasi secara komprehensif. Tak kalah penting adalah ikut menyoroti BUMD milik Jatim, meskipun saat ini Pansus BUMD juga masih berjalan.
Wakil Ketua Pansus LKPJ, Harisandi Savari memastikan bahwa Pansusnya juga mempunyai tujuan sama dengan Pansus BUMD dalam mengevaluasi badan usaha plat merah itu.Hal ini demi kebaikan Provinsi Jawa Timur. Perbedaan hanya terletak pada fokus rekomendasi.
“Ya, saya rasa ini kan dua hal yang berbeda, tapi punya tujuan yang sama. BUMD dengan BUMD, LKPJ dengan LKPJ. Tapi tentu kami semuanya bergerak muaranya adalah demi kebaikan Provinsi Jawa Timur,” jelasnya, Kamis 9 April 2026.
Menurutnya, dalam kinerjanya, selain melihat capaian target, pansus juga akan mengkomparasikan kesesuaian antara target dengan indikator yang ditetapkan.
“Ya, kita akan kaji semuanya, mana yang kontribusinya rendah. Karena kita tidak hanya melihat dari soal target, ada yang dicapai, tapi juga indikator sesuai dengan target belum. Kita komparasikan nantinya,” ujarnya.
Menurutnya, hasil kajian tersebut akan menjadi pertimbangan pansus dalam memberikan rekomendasi kepada Gubernur Jawa Timur.
“Nah, tentu ini akan menjadi pertimbangan kami nantinya untuk memberikan dokumentasi terhadap Gubernur,” tambahnya.
Ia juga menekankan bahwa pansus tidak melihat dari sisi personal, melainkan mengkaji semua aspek secara objektif.
Pansus tidak melihat satu sisi karena semuanya sama. Artinya kita kaji dari semua aspek. Baik IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKD (Indikator Kinerja Daerah).
"Itu kan yang kita komparasikan dengan penyampaian LKPJ yang disampaikan Gubernur kemarin. Semuanya kita bagi. Dan semuanya saya rasa sama. Tidak ada yang istimewa atau tidak istimewa. Sama semuanya. Biar adil,” tegasnya.
Saat ini, Pansus LKPJ telah memanggil beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Malang, di antaranya Dinas Perhubungan dan PU Cipta Karya. Agenda berikutnya dijadwalkan di Madiun untuk memanggil dinas-dinas lain, termasuk Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.
“Dan mungkin nanti kita akan tanyakan itu. Baik dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, soal pemotongan 50% itu. Soal perawat itu. Semuanya akan kami tanyakan,” ungkapnya.
Khusus untuk Dinas Perhubungan, pansus menyoroti biaya operasional program di wilayah kepulauan. “Kita melihat bagaimana soal biaya produksi juga yang berbagai program, berbagai peluang yang dishub terutama di Kepulauan. Apakah biaya produksi sama dengan hal-hal lain. Karena kan kalau di Kepulauan ini biaya produksinya jauh-jauh. Apakah hal sama itu, apakah itu mumpuni atau boros atau tidak,” pungkasnya.
Pansus LKPJ menargetkan seluruh pembahasan rampung dalam satu bulan untuk selanjutnya disampaikan sebagai rekomendasi kepada Gubernur Jawa Timur. (**)
