Kembali Beroperasi, Penambangan Pasir Hitam di Desa Wayhawang Kaur Diprotes Warga

Kamis, 12/12/2019 - 00:20
Penambangan pasir besi di Desa Wayhawang Kaur
Penambangan pasir besi di Desa Wayhawang Kaur

Stop Hoax

Klikwarta.com, Kaur - Kembali beroperasinya pengerukan bungin hitam (Pasir Besi) tuai protes warga. Pasalnya, pengerukan pasir hitam yang dikelola oleh Lusy selaku Maneger PT SMBA di Desa Wayhawang, Kecamatan Maje Kabupaten Kaur tersebut diduga langgar aturan.

I

Warga yang protes dalam cuitannya di grup whatapp akan laporkan hal tersebut sampai ke Presiden Republik Indonesia. Berikut cuitan Rafi'i (50) Warga Desa Suka Menanti Kecamatan Maje Kabupaten Kaur Rabu (11/12/2019). "Saya ingin bertanya pada ibuk *Lusi*, sejak kapan diperpanjangnya izin tambang itu, saya sangat paham buk Lusi,Wayhawang itu tanah kelahiran saya. Oleh kerna itu pada waktu itu pada tahun 2010 saya gugat sampi kementeri terkait bahkan saya lapor ke presiden. Kerna banyak pelanggaran atas terbitnya izin tersebut dan sudah beberapa tahun tidak ada aktifitas penambangan pasir besi di Desa Wayhawang", cuitnya di grup WhatApp.

Lanjut dalam cuitannya. "juga izinnya bukan amdal buk Lusi yg ada hanya UKL dan UPL.kerna lahannya kurang dari 100.H. Maka dengan waktu tidak terlalu lama saya **Rafi'i**akan melaporkan kembali ke Kapolri dan para menteri terkait juga akan saya tembuskan pada Bapak Presiden RI.bukan gertak sambal".

Di sisi lain Widi Harto, Ketua DPD Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kabupaten Kaur menyampaikan, saat pihaknya datang ke lokasi pengerukan pasir besi di Desa Way Hawang Kecamatan Maje, secara jelas pengerukan masih dalam Sempadan Pantai. "Saya berharap tutup tambang pasir besi yang tidak memberikan kontribusi ke pemerintah desa dan masyarakat setempat dan sekitarnya yang merusak alam sepadan pantai tanpa ada reklamasi", ungkapnya.

"Ada apa dengan pemerintah daerah sampai terkesan tutup mata dengan banyaknya perusahaan yang tidak mendapatkan keuntungan bagi daerah kabupaten Kaur, berapa PAD-nya, dan berapa banyak menyerap tenaga masyarakat Kaur di penambangan tersebut..?", Cetusnya.

Dalam hal ini, ia selaku Ketua DPD JPKP Kabupaten Kaur akan mendampingi Rafi'i untuk melaporkan masalah tersebut sampai ke Kementerian hingga ditembuskan ke Presiden RI. "Kita lanjutkan perjuangan, jangan pernah lelah untuk berjuang demi masyarakat dan lingkungan kita yang terancam rusak", tegas Widi.

Sementara Itu Lusy, selaku pemilik izin tambang pasir besi tersebut mengaku kepada sejumlah awak media kalau semua perizinan terkait kegiatan penambangan tersebut lengkap.

“Tidak ada masalah terkait perizinan, baik itu Amdal maupun menyangkut perizinanan lainnya semuanya lengkap",  jelas Lusy, Senin (8/12/2019) lalu.

Ditambahkannya, bahwa luas lahan areal lokasi penambangan didalam izin kurang lebih 4,5 hektar. Dari jumlah tersebut sebagian sudah tergarap ada pula yang belum.

"Untuk lokasi yang sudah digali akan kita direklamasi/ditimbun kembali,” ungkap Lusy. (Sulek)

Related News

Loading...
loading...