Lima Fraksi Dukung Dua Raperda, Perlindungan Guru Jadi Sorotan
Klikwarta.com, Malang - Lima fraksi DPRD Kabupaten Malang menyatakan dukungan terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD. Yakni Raperda Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai serta Raperda Perlindungan Guru dan Tata Kelola Pendidikan.
Dukungan disampaikan Fraksi PKB, Gerindra, Golkar, NasDem, dan PKS Hanura Demokrat dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, Jumat (11/9/2026).
Persoalan sampah plastik dinilai membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Melalui regulasi tersebut, penggunaan plastik sekali pakai diharapkan dapat ditekan sehingga berdampak pada pengurangan timbunan sampah dan pencemaran lingkungan.
Sementara itu, perlindungan terhadap guru menjadi perhatian serius DPRD. Regulasi tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin hak, keselamatan, dan profesionalitas guru serta tenaga kependidikan.
Fraksi PDI Perjuangan turut memberikan dukungan. Mereka menyoroti maraknya persoalan hukum yang melibatkan guru dalam menjalankan tugas.
“Jangan sampai guru kehilangan keberanian untuk mendidik karena dihantui laporan hukum, tekanan masyarakat maupun ancaman kriminalisasi,” tegas Fraksi PDIP.
DPRD menilai perlindungan guru dan anak harus berjalan beriringan. Guru tetap memiliki ruang untuk mendidik dan menegakkan disiplin, sementara setiap dugaan pelanggaran harus diproses secara objektif sesuai hukum dan fakta.
Pembahasan kedua Raperda selanjutnya dilakukan Panitia Khusus DPRD bersama Pemkab Malang. Akademisi, praktisi, stakeholder, dan masyarakat juga akan dilibatkan dalam pembahasan substansi pasal demi pasal.
Dalam paripurna yang sama, Bupati Malang Sanusi menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi terkait Raperda Desa dan Dana Cadangan Pilkada, sekaligus menyampaikan Raperda APBD Kabupaten Malang 2027.
APBD 2027 diproyeksikan dengan pendapatan Rp5,27 triliun dan belanja Rp5,43 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik, infrastruktur, ketahanan pangan, investasi, kualitas SDM, serta pemerataan pembangunan.
Sanusi menegaskan proyeksi tersebut masih bersifat indikatif karena menunggu kepastian pagu Transfer ke Daerah dari pemerintah pusat.
(Pewarta: edy)
