Ratusan Honorer saa mendatangi DPRK Bireuen
Klikwarta.com, Bireuen - Aksi tuntutan ratusan tenaga honorer RSU dr Fauziah Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh yang digelar Kamis 2 Januari 2020 berlanjut pada hari kedua, Jum'at 3 Januari 2020. Gerakan mencari keadilan hari kedua dimulai usai waktu shalat Jum'at dengan mendatangi Gedung DPRK setempat.
Reaksi para anggota DPRK Bireuen terhadap "kebobrokan" sistem management yang berlangsung ala diskriminasi tertutup terhadap pegawai kesehatan RSU dr Fauziah mulai terkuak nyata. Karenanya anggota legislatif Kabupaten Bireuen berkomitmen akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang akan menjadi dasar "legal standing" bagi wakil rakyat melakukan investigasi lebih mendalam hingga tuntas.
Wacana seperti itu diajukan Dewan Partai Aceh (PA), Zulkarnaini, yang akrab disapa Zoel Sopan dalam forum dengar pendapat bersama Sekda Ir Zulkifli, Direktur RSU dr Fauziah dr Mukhtar MARS serta sejumlah pejabat terkait, plus para delegasi pegawai honorer rumah sakit yang beberapa waktu lalu mengalami "cibiran publik" karena mengalami penurunan tipe dari Tipe B menjadi Tipe C pasca penilaian tim dari Kementerian Kesehatan.
Secara gamblang sopan menguak fakta bahwa manajemen rumah sakit kebanggaan masyarakat 17 kecamatan di Bireuen itu kerap berlangsung kegiatan ilegal, utamanya sesi menjalankan sistem administrasi keuangan dan kepegawaian. Sampai memberlakukan praktek "koboy" seperti halnya menempatkan beberapa pejabat struktural “titipan” dari 'tuan besar', yang akan leluasa menampung pemasukan melalui jalur posisi jabatan “basah”..
Atas perkembangan itu, politisi muda pun cerdas dari Partai Aceh (PA) asal Kecamatan Makmur itu dengan sikap idealis dan suara datar mengusulkan supaya segera dibentuk Pansus Rumah Sakit dr Fauziah, guna keseriusan melakukan pengusutan skandal yang selama ini ditutup-tutupi hingga memasung kemajuan institusi kesehatan BLU dimaksudkan.
"Ini semua mesti dijalankan dengan serius dan ikhlas demi perbaikan, terhadap peningkatan layanan kesehatan khususnya bagi masyarakat Bireuen di masa mendatang,” demikian tandas Zoel Sopan.
Pertemuan yang berlangsung di aula gedung DPRK Bireuen itu, sebagai bahasan menyahuti harapan pegawai non PNS RSU dr Fauziah, yang melakukan aksi mogok massal sehari sebelumnya. Menanggapi aspirasi dari aksi unjukrasa yang sempat membuat layanan kesehatan lumpuh total selama sekitar enam jam tersebut pihak lembaga legislatif bereaksi dengan memanggil para pejabat pemerintah daerah serta perwakilan peserta unjukrasa untuk mencari solusi yang terbaik untuk semua pihak.
Usman, salah seorang peserta aksi yang dipercayakan untuk salah seorang perwakilan pegawai Non PNS RS dr Fauziah Bireuen tenaga honorer dalam forum yang berlangsung menyuguhkan tawaran supaya pembayaran honor sejak dua tahun terakhir dengan menerapkan sistem remaunerasi, telah menyebabkan menurunnya upah yang mereka terima.
“Dengan kebijakan sistem remaunerasi ini, kami rata-rata memperoleh hak hanya Rp 500 ribu-Rp 800 ribu per bulan, tergantung masing-masing unit kerja. Ini sangat merugikan, karena honor tidak sebanding dengan jam kerja dan beban tugas,” papar Usman, seraya menambahkan jika pihak manajemen BLU dan DPRK dapat mencari solusi terkait kenaikan upah mereka sejak tahun 2020 ini.
Sementara Dewan dari Partai Gerindra, Faisal Hasballah menyatakan setuju seluruh pegawai honorer itu untuk dibayar honornya seperti enam pegawai yang mendapat “jatah” gaji kontrak. Sedangkan Ketua DPRK, Rusyidi Mukhtar penuh harap meminta agar dalam merumuskan sistem pembayaran upah, pihak manajemen RSU dr Fauziah dapat melibatkan Komisi III DPRK Bireuen, dengan maksud agar bisa dibayar dengan jumlah standar dan layak.
“Kami sebagai perwakilan rakyat dilembaga pemerintahan siap melaksanakan sesuatu kebijakan yang sebagai kewajiban kami menyahuti aspirasi rakyat, tidak terkecuali tuntutan serta harapan para pegawai honorer RSU dr Fauziah ini,”‘ sebutnya.
Direktur RSU dr Fauziah, dr Mukhtar MARS menguraikan keadaan dan perkembangan profil rumah sakit yang dipimpin, bahwa sejak BLU terbentuk tahun 2009 lalu diharuskan untuk menerapkan sistem remaunerasi, tetapi baru tahun 2018 dilaksanakan sesuai Permendagri dan Permenkes RI.
Namun, karena pada tahun itu terjadi defisit akibat kebijakan regulasi BPJS, maka jasa medis, paramedis hingga cleaning service dikurangi akibat adanya aturan BPJS serta jumlah klaim yang menurun.
“Penurunan terjadi akibat regulasi baru, karena pelayanan kesehatan didahulukan di puskesmas. Sehingga pendapatan rumah sakit menurun, tetapi kami akan mencoba duduk secara internal bersama komite, guna merumuskan kembali sistem remaunerasi agar dapat ditingkatkan,” jelasnya.
Mendapat penjelasan itu, para delegasi pegawai honorer langsung menolak, karena dinilai mengambang dan tidak ada kepastian. Lalu, setelah terlibat diskusi alot akhirnya diputuskan, bahwa persoalan ini akan dibahas kembali oleh legislatif bersama eksekutif, dalam bulan ini. Rencananya, awal Februari mendatang sudah ada formula yang tepat, untuk membayar upah layak bagi para pahlawan bidang kesehatan itu.
Pantauan awak media ini, rapat yang dimulai pukul 15.30 wib, berakhir pukul 18.15 wib. Selain dua puluh perwakilan yang mengikuti rapat terbuka itu, ratusan pegawai honorer lain terlihat menunggu di halaman/pekarangan gedung DPRK Bireuen. Sebelum bubar, tampak dr Mukhtar Mars menyapa memberi motivasi bagi pegawai non PNS ini, untuk tetap semangat memberikan pelayanan bagi masyarakat. (Roes - Brn)
