Tenaga Ahli Menhaj Bidang Komunikasi Publik, Maria Assegaff
Klikwarta.com, Bangka Belitung - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mendorong jajaran humas pusat dan daerah mengutamakan informasi yang menjawab kebutuhan jemaah, mulai dari kepastian layanan hingga penjelasan perubahan kebijakan. Publikasi diminta tidak berhenti pada dokumentasi rapat dan agenda pimpinan.
Pesan tersebut disampaikan Tenaga Ahli Menteri Haji dan Umrah RI Bidang Komunikasi Publik, Maria Assegaff, dalam Rapat Koordinasi dan Penguatan Tata Kelola SDM dan Kehumasan yang diselenggarakan Kanwil Kemenhaj Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (13/11/2026).
“Publik tidak butuh lebih banyak konten tentang kesibukan kita bekerja. Publik butuh bukti bahwa pekerjaan itu berguna dan memberi manfaat nyata bagi jemaah,” ujar Maria.
Maria menekankan, informasi mengenai kegiatan kementerian perlu menjelaskan persoalan yang ditangani, langkah yang dilakukan, serta manfaatnya bagi masyarakat. Dengan begitu, jemaah dapat memahami pengaruh kebijakan terhadap persiapan dan perjalanan ibadah mereka.
Untuk itu, humas perlu menggunakan cara pandang redaktur dalam memilih dan menyusun informasi. Maria memperkenalkan formula R.I.L.I.S sebagai panduan: Relevan, Impact atau berdampak, Local atau spesifik pada kelompok terdampak, Interesting atau memiliki kebaruan dan keunikan, serta Simpel atau mudah dipahami.
Prinsip tersebut diterapkan sejak penulisan judul dan paragraf pembuka. Keduanya harus langsung menyampaikan inti berita serta data terukur yang tersedia. Sementara itu, kutipan narasumber perlu memperjelas alasan, arah kebijakan, atau langkah penyelesaian, bukan mengulang informasi sebelumnya.
Maria juga menekankan strategi One Story, Different Doors, yakni mengemas satu substansi informasi melalui beragam kanal sesuai kebutuhan audiens. Pemilihan bentuk publikasi mengacu pada kerangka 4P: Public, Platform, Purpose, dan Packaging, agar informasi mudah dipahami melalui portal berita, infografik, siniar, maupun video pendek.
Dalam menghadapi isu krusial, humas juga perlu menyiapkan pernyataan resmi awal atau standby statement secara cepat dan terukur. Pernyataan tersebut memuat empat unsur: Akui, yakni menjelaskan situasi secara objektif; Peduli, menunjukkan empati kepada jemaah terdampak; Aksi, menyampaikan langkah penanganan; serta Komitmen, menjelaskan upaya pencegahan.
Melalui penguatan tersebut, Kemenhaj mendorong setiap satuan kerja menghasilkan informasi yang akurat, lugas, dan berguna. Ukuran keberhasilan komunikasi terletak pada seberapa jelas masyarakat memahami kebijakan, mengetahui layanan yang tersedia, dan mendapatkan jawaban atas persoalan yang mereka hadapi.
“Jangan sampai berita dan konten media sosial Kemenhaj baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota hanya menjadi majalah dinding pimpinan tanpa mampu memberi dampak bagi jemaah,” tambah Maria.
Melalui penguatan tersebut, Kemenhaj mendorong humas di daerah mampu mengemas informasi yang lebih jelas dan mudah diakses, sehingga masyarakat akan lebih mudah memahami ketentuan haji dan umrah serta terhindar dari informasi keliru. Bagi jemaah, komunikasi yang cepat dan akurat membantu mereka menyiapkan dokumen, mengikuti tahapan keberangkatan, memahami hak atas layanan, serta mampu menjawab persoalan yang mereka hadapi.
(Kontributor : Arif)
