Anggota DPRD Jatim dapil XIV, Nurfitriana, saat reses, Selasa (31/5/2022).
Klikwarta.com, Jawa Timur - Pandemi Covid-19 selama dua tahun lebih sangat berdampak pada pembangunan infrastruktur di Jawa Timur. Lantaran Pemprov Jawa Timur merefocusing beberapa anggaran untuk penanganan dampak Covid-19.
Namun kini pandemi telah berlalu dan berubah menjadi endemi. Perekonomian berangsur-angsur bangkit dan membaik.
Anggota DPRD Jatim dapil XIV (Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep), Nurfitriana mengaku sejak adanya Covid-19 masyarakat sangat merasakan dampaknya. Pemerintah memutuskan menghentikan sementara pembangunan dan perbaikan infrastruktur.
Politisi PKB itu menyebut, saat reses kali ini warga Sumenep menagih soal pembangunan atau perbaikan infrastruktur yang sempat dihentikan oleh Pemprov Jatim. Mengingat pemerintah menyatakan Covid-19 sudah mereda dan perekonomian mulai merangkak naik.
"Masyarakat terdampak Covid-19, beberapa biaya pembangunan (tertunda). Maka diungkap kembali masyarakat karena beberapa tahun tidak ada perbaikan-perbaikan," kata Nurfitriana usai reses II tahun 2022 di Desa Banuaju, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep, Selasa (31/5/2022).
Anggota Komisi E DPRD Jatim itu menyebut, saat ini perbaikan infrastruktur yang urgent adalah gedung sekolah. Mengingat banyak gedung sekolah yang bocor dan tidak layak dipergunakan untuk proses belajar mengajar.
Sekolah yang tidak layak tersebut mayoritas di bawah naungan yayasan dan swadaya masyarakat.
"Saat reses diungkap kembali oleh warga karena beberapa tahun tidak ada perbaikan - perbaikan, pembangunan sekolah. Sekolah ada yang bocor, tidak layak," paparnya.
Selain sekolah, masyarakat Sumenep juga menginginkan adanya perbaikan Musala dan sarana prasarana pondok pesantren. Sebab tempat ibadah ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk beribadah dan kegiatan keagamaan.
Nurfitriana menyebut, dalam satu Kecamatan terkadang ada 300 lebih Musala. Melihat kondisi seperti itu, ia berharap ada upaya dari Pemprov Jatim untuk merehab Musala paling tidak 5 persen dari total di tiap Kecamatan.
"Di satu Kecamatan terkadang ada 300 Musalla. Paling tidak 5 persen bisa dilakukan rehab bangunan," pintanya.
Istri mantan Bupati Sumenep, Abuya Busro Karim itu juga berharap, dalam Perubahan -APBD Jatim tahun 2022 benar-benar dialokasikan anggaran untuk perbaikan atau pembangunan infrastruktur. Sebab masyarakat telah lama menanti akibat pandemi Covid-19.(*)
