Anggota DPRD Jatim, Erjik Bintoro
klikwarta com, Jatim - Anggota DPRD Jawa Timur, Erjik Bintoro, menyoroti problem klasik pertanian yang masih berkutat pada dua hal utama, yakni produksi dan distribusi.
Menurutnya, persoalan produksi bisa dipicu oleh banyak faktor, mulai dari kondisi alam, keterbatasan pupuk, hingga permainan tengkulak di lapangan yang membuat harga yang dinikmati petani tidak maksimal.
"Pertanian mulai produksi, distribusi. Produksi itu bisa jadi karena alam, karena pupuk, karena permainan tengkulak, dan sehingga harga yang dinikmati petani juga tidak bisa maksimal," ujar Erjik usai Paripurna HUT ke-81 Jatim, Senin (12/10/2026).
Namun, ia menilai saat ini ada momentum besar untuk memaksimalkan sektor pertanian seiring komitmen Presiden Prabowo Subianto mewujudkan swasembada pangan.
"Tapi sekarang sebenarnya kita bisa maksimal, karena Presiden Prabowo ini kan sudah mulai swasembada pangan," katanya.
Untuk itu, Erjik mendorong adanya kemudahan-kemudahan bagi petani, terutama dalam pengadaan pupuk dan bantuan alat.
"Jadi kemudahan-kemudahan, kita harapkan kemudahan-kemudahan untuk pengadaan pupuk, kemudahan termasuk bantuan-bantuan alat-alat. Kayak alat dan mesin pertanian, bantuan air, untuk pompa air dan sebagainya itu kan harus dimulai," jelasnya.
Terkait persoalan pupuk subsidi, Erjik menegaskan aturannya sudah jelas. Petani bisa mendapatkan pupuk subsidi jika lahan yang digarap tidak lebih dari 2 hektare. Jika lebih dari itu, maka harus membeli pupuk non-subsidi secara mandiri.
"Persoalan pupuk bukan langka, petani bisa mendapatkan pupuk subsidi jika lahan tidak lebih dari 2 hektare. Jika lebih, harus beli sendiri pupuk non subsidi," tegasnya.
"Pupuk itu ada untuk petani dengan kategori 2 hektare. Karena yang lebih dari 2 hektare harus beli sendiri. Kalau pemerintah memberi subsidi untuk orang kaya tidak mungkin," imbuh legislator tersebut.
Erjik juga mengapresiasi pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam paripurna istimewa HUT ke-81 Jatim yang menyebut Jawa Timur menjadi penopang ketahanan pangan nasional, di mana produksinya selama ini sudah melebihi target.
Menurutnya, kunci untuk menjaga stabilitas tersebut ada pada manajemen Bulog yang harus dikelola dengan baik.
"Yang penting manajemen Bulog. Manajemen Bulog harus bagus. Artinya, manajemen harus memahami kapan beras harus keluar, kapan beras harus masuk. Sehingga tidak terjadi ada spekulasi tengkulak," ujarnya.
Politisi asal PKB itu menilai, sebelum era Presiden Prabowo, spekulasi tengkulak masih marak terjadi, namun kini situasinya mulai terkendali.
"Yang selama ini sebelum Prabowo menjabat presiden, ada spekulasi tengkulak. Sekarang kan tidak berani orang," pungkasnya.
