Instruksi dan Surat Edaran Walikota, ASN Pungli Laporkan!

Jumat, 04/01/2019 - 18:49
Walikota Bengkulu Helmi Hasan
Walikota Bengkulu Helmi Hasan

Klikwarta.com, Kota Bengkulu - Korupsi dan Pungutan Liar (Pungli) selalu diantisipasi pihak Pemerintah Kota Bengkulu. 

Guna memaksimalkan langkah pencegahan korupsi dan pungli, Walikota mengeluarkan instruksi Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pencegahan Segala Bentuk Korupsi dan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Bengkulu dan juga Surat Edaran Nomor 472 Tahun 2018 Tentang Peran Serta Masyarakat Kota Bengkulu Dalam Pencegahan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.

Inspektur Kota Bengkulu Sahudin mengatakan, Instruksi tersebut merupakan tindaklanjut dari visi dan misi Walikota Helmi Hasan dan Wakil Walikota Dedy Wahyudi yang menginginkan pemerintahan yang bersih di Kota Bengkulu.

“Instruksi dibuat agar seluruh Kepala OPD dan ASN untuk menjauhi, mencegah dan menghapuskan tindakan korupsi dan Pungli,” kata Sahudin.

Sementara itu, terkait surat edaran tentang peran serta masyarakat Kota Bengkulu dalam pencegahan korupsi, Sahudin menerangkan agar masyarakat turut berpartisipasi aktif mencegah terjadinya korupsi dan Pungli dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Bagi masyarakat, jika ada ASN melakukan Pungli harus segera melaporkan ke Inspektorat dengan bukti-bukti yang kuat agar tidak fitnah,” ujarnya.

Disampaikannya pula, Pungli kerap terjadi karena praktik calo dalam pengurusan sesuatu. Karena itu, dia mengimbau masyarakat dapat melakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). 

Dalam instruksi tersebut, seluruh Kepala Perangkat Daerah diminta untuk melakukan pencegahan dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan manyarakat yang memiliki resiko terjadinya potensi korupsi dan praktek pungutan liar (pungli) seperti dalam lingkup: 

a. Proses pengadaan barang dan jasa

b. Pelayanan administrasi kepegawaian dan proses mutasi dan Promosi

c. Pelayanan administrani keuangan

d. Proses Perizinan

e. Proses administrasi kependudukan

f. Proses pelayanan administrasi di Kecamatan dan Kelurahan 

g. Proses Pendidikan

h. Pelayanan lainnya yang berpotensi terjadinya Korupsi dan Pungutan Liar.

(MC Kota Bengkulu)

TMMD

 

Related News