Klikwarta.com, Jawa Timur - Komisi D DPRD Jatim menyayangkan program Smartcard di terminal Anjuk Ladang Nganjuk belum berjalan maksimal. Program yang diinisiasi Dinas Perhubungan Jatim dan diresmikan penggunaannya oleh Gubenur Khofifah 29 September 2021 lalu ternyata masih sebatas pada pendataan keluar masuk bus saja. Belum pada sistem pembayaran Cashless secara elektronik atau e payment seperti yang diharapkan.
Temuan itu saat Komisi D DPRD Jatim melakukan sidak langsung ke terminal yang ada di Ringin Anom, Kecamatan Nganjuk, kabupaten Nganjuk. Anggota Komisi D DPRD Jatim Martin Hamonangan, mengatakan, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan Smartcard ini dilakukan di terminal tipe B tersebut.
Martin mengaku program ini baru tiga bulan dicanangkan. Maka, Komisi D DPRD Jatim ingin mengetahui perkembangannya. Komisi D menilai harus ada pembenahan dan peningkatan.
Komisi D juga menilai butuh sosialisasi agar stakeholder memahami tentang smartcard, keuntungan dan kemudahannya. Mengingat, di lapangan masih terlihat sebatas memudahkan pendataan secara komputerisasi saja.
Dengan demikian, untuk mengganti pendataan secara manual atau paperless bus yang masuk keluar terminal.
"Jadi sekedar tahu bus ini masuk terminal atau tidak, kalau tidak masuk berarti bus tersebut ambil penumpang di luar terminal. Belum seperti yang menjadi harapan yang ditargetkan, menjadi kartu yang bisa digunakan untuk pembayaran elektronik di terminal, baik penumpang maupun sopir. Ini masih sederhana," ungkap politisi PDI Perjuangan itu, usai sidak ke Anjuk Ladang, Senin (28/12/2021).
Meski mengaku kecewa, pria asli Banyuwangi ini sangat memahami kenapa perkembangannya masih lambat. Namun demikian, program tersebut tetap harus diapresiasi sebagai lompatan yang bagus.
Komisi D tetap sangat mengapresiasi dengan semangat yang diusung oleh Dishub untuk memudahkan pendataan termasuk kemudahan pembayaran di terminal. Pihaknya tetap berharap ini bisa dikembangkan ke terminal tipe B yang menjadi kewenangan pemprov se-Jatim dengan smartcard ini, sehingga data bisa terkoneksi di setiap terminal dengan smartcard dan cashless.
"Dan di setiap terminal ini pembayaran bisa menyesuaikan dengan perkembangan di era digital dengan e money," harapnya.
Komisi D akan melakukan evaluasi termasuk kebutuhan anggaran agar program ini bisa dinikmati kemudahannya oleh Masyarakat. Selain soal smartcard, komisi D juga prihatin karena ternyata hampir semua terminal di Jatim penumpang pengguna bus umum mengalami penurunan.
"Ini hampir dialami semua terminal karena jumlah penumpang yang makin sedikit, karena menggunakan moda transportasi lain atau kendaraan pribadi," ungkapnya.
Martin menyebut yang membuat prihatin adalah keberadaan tol panjang yang masih belum terintegrasi secara langsung ke terminal Bus.
"Sudah waktunya dipikir adanya terminal pengumpan, atau terminal yang terintegrasi dengan tol panjang. banyak masyarakat yang senang kalau bisa terintegrasi dengan tol," tandasnya.
Prograrm Smartcard yang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur memberi kemudahan pelayanan bagi masyarakat, berupa penerapan Smartcard di Terminal Anjuk Ladang, Kabupaten Nganjuk. Martin mengatakan, Komisi D akan terus memantau program ini termasuk berbagai fasilitas di terminal yang menjadi kewenangan Pemprov, agar masyarakat lebih memilih moda transportasi Bus baik itu AKDP (Antar kota Dalam Provinsi) atau AKAP (Antar Kota Antar Provinsi).
Martin berharap program yang bagus ini tidak sampai gagal, kami ingin ini terus ada progresnya. Dengan begitu, visi dan misinya agar untuk memberi kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Khususnya di era digital yang terus berkembang dengan akselerasi tinggi melalui inovasi berbasis teknologi informasi.
"Sekaligus sebagai upaya penunjang optimalisasi kinerja angkutan jalan di Jawa Timur benar benar terwujud," harapnya optimis.
Menurut Martin, transformasi digital ini bisa mempermudah masyarakat dalam mengakses dan mengimplementasikan sistem uang elektronik. Terutama sebagai proses transaksi di semua sektor. Seperti untuk mengetahui tarif bis, jam keberangkatan, tujuan dan jumlah penumpang dalam bis AKDP.
