Medi Afriansah, Pengurus APDESI Kabupaten Kaur
Klikwarta.com, Kaur - Keluhan Pemerintahan Desa khususnya di lingkungan Kabupaten Kaur sampai saat ini adalah Gaji dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, BPD, Pengurus Masjid (Imam Khotin Bilal Ghorim) guru ngaji) serta para kader pembantu kepala desa.
Diketahui, selama menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat biasanya diberi insentif bersumber dari APBD Kabupaten Kaur (DAU) selama empat bulan, namun untuk saat sekarang dana tersebut belum juga cair.
Terkait hal tersebut, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kecamatan Kaur Selatan Medi Afriansah kepada awak media Selasa kemarin (13/04), menyampaikan, bahwa pada tahun 2023 ini terhitung dari Bulan Januari sampai Bulan April ini Aparatur Pemerintahan Desa belum menerima Gaji, Tunjangan dan Insentif selama Empat Bulan berjalan, dengan alasan dari pihak Pemerintah Daerah Kas Daerah Kosong.
Sambungnya, "Mengingat suasana sekarang ini, menghadapi lebaran idul fitri Aparatur Pemerintahan Desa benar-benar membutuhkan, oleh karenanya, kami sangat berharap hak-hak Pemerintahan Desa (Gaji, Tunjangan dan Insentif) secepatnya direalisasikan, terhitung dari bulan Januari s/d April 2023. Jangan sampai dijadikan alasan KASDA KOSONG", tegas Medi yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Pasar Baru itu.
Di sisi lain, Kepala Badan Keuangan (BPKAD) Kabupaten Kaur Jon Harimol melalui Kepala Bidang Anggaran Amir Mahmud saat dikonfirmasi menjelaskan, bahwa sejak Januari sampai April Anggaran sudah cukup ketersediaannya dan realisasinya itu di Bagian Kepala Bidang Perbendaharaan. "Silakan tanya ke Kabid Perbendaharaan", cetusnya.
"Kalau kita cuman menganggarkan. Untuk realisasi di Bidang Perbendaharaan", tegas Amir.
Saat awak media ingin mengkonfirmasi ke Bidang Perbendaharaan, ternyata kosong atau yang bersangkutan tidak ada diruangan.
Sampai berita dipublish, upaya konfirmasi masih diupayakan.
Pewarta: Sulek
