Foto Bersama
Klikwarta.com, Tanjung Pinang - Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Raja Ariza, meminta agar penanganan HIV/AIDS dijadikan prioritas bersama sehingga layanan bagi orang dengan HIV/AIDS (ODHIV) dapat terus berjalan meskipun anggaran program kesehatan semakin terbatas.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan workshop Advokasi Strategis Building Awareness and Mobilizing Domestic Resources for Sustainability of HIV Program yang digelar di Aston Tanjungpinang Hotel and Conference Center, Senin (11/5/2026).
Raja Ariza menjelaskan bahwa selama ini banyak program sosial dan kesehatan, khususnya penanganan HIV/AIDS, sangat bergantung pada dukungan dari NGO dan lembaga donor luar negeri. Namun kondisi global saat ini membuat kemampuan pendanaan mereka semakin terbatas.
Ia menilai hal tersebut sebagai sinyal peringatan. Menurutnya, jangan sampai NGO melepas bantuannya sementara pemerintah belum siap untuk mengambil alih tanggung jawab tersebut.
Raja Ariza juga menegaskan bahwa penanganan HIV/AIDS tidak bisa hanya dibebankan kepada komunitas sosial semata. Keterlibatan pemerintah daerah, sektor swasta, hingga lembaga masyarakat sangat diperlukan agar upaya pencegahan tetap bisa berjalan. Apabila anggaran pemerintah tidak mencukupi, maka permasalahan ini harus dipikul bersama-sama dengan menjadikannya sebagai salah satu prioritas.
Ia juga berharap perusahaan-perusahaan dapat turut berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial atau CSR demi mendukung keberlangsungan layanan HIV/AIDS di wilayah ini.
Raja Ariza mengungkapkan bahwa jumlah penderita HIV/AIDS di Kepulauan Riau saat ini sudah mendekati angka 4.000 orang. Sedangkan di Tanjungpinang, sekitar 1.000 orang masih memerlukan layanan dan pengawasan secara rutin. Meski demikian, penanganan HIV/AIDS di Tanjungpinang dinilai sudah mulai menunjukkan perkembangan yang positif, walaupun target belum sepenuhnya tercapai.
"Ini tantangan bagi kita di tengah keterbatasan anggaran. Tapi kalau dilakukan bersama-sama, persoalan ini bisa kita atasi agar penyakit ini tidak terus berkembang," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Yayasan Komunitas Peduli AIDS Kepri (Kompak), Harmoni, menyampaikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan untuk mencari solusi atas keberlanjutan program HIV/AIDS, menyusul sejumlah pendanaan dari donor yang mulai berakhir.
Ia menjelaskan, sejak 2019 program pendampingan ODHIV di Tanjungpinang telah mendapat dukungan dari lembaga donor internasional. Namun sebagian bantuan tersebut dijadwalkan akan berakhir pada tahun 2026. Selain memberikan dukungan psikososial, komunitas juga aktif memastikan pasien tetap menjalani terapi ARV secara teratur.
"Kami berharap ada dukungan dari pemerintah maupun nonpemerintah agar program pencegahan HIV/AIDS di Tanjungpinang tetap berjalan," ujar Harmoni.
Dalam forum yang sama juga terungkap bahwa komitmen donor global terhadap pendanaan kesehatan terus mengalami penurunan. The Global Fund pada 2025 telah memangkas pendanaannya sebesar 9,26 persen dari skema hibah yang sedang berjalan. Kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat pun turut memberikan dampak terhadap pembiayaan program kesehatan, termasuk HIV, TB, dan malaria.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI per Juni 2025, dari total estimasi penderita HIV di Indonesia, sebanyak 353.694 orang atau sekitar 63 persen sudah berhasil teridentifikasi. Dari jumlah itu, 249.808 orang telah memulai pengobatan ARV, dan 139.958 di antaranya berhasil mencapai kondisi virus yang tersupresi. (*)
