Anggota Komisi III DPR RI Abdullah
Klikwarta.com, Jakarta - Polda Metro Jaya (PMJ) bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berhasil mengungkap sindikat produksi dan penjualan meterai palsu atau ilegal yang beredar di lima wilayah, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Sebanyak 16 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan peran mulai dari produsen, pendaur ulang, distributor, kurir, hingga penjual.
Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita lebih dari 3,4 juta keping meterai palsu siap edar dan menyebut penindakan tersebut mencegah potensi penerimaan negara yang hilang hingga sekitar Rp1 triliun.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, meminta polisi dan DJP Kemenkeu tidak berhenti pada penangkapan 16 tersangka, tetapi juga menelusuri aktor intelektual di balik sindikat pemalsuan meterai tersebut.
“Aktor intelektual atau pemodalnya harus diungkap. Mengingat pemalsuan meterai merupakan kejahatan yang terorganisasi dan terus berulang, tindakan tegas harus dilakukan sampai ke tingkat elit atau kepalanya,” ujar Abduh, sapaan akrab Abdullah dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Ia menambahkan bahwa nilai transaksi dari penjualan meterai palsu cukup besar. Polisi menyebut sekitar 4 juta keping meterai palsu telah terjual dengan nilai nominal sekitar Rp40,07 miliar. Di sisi lain, skala produksi sindikat tersebut berpotensi menyebabkan penerimaan negara yang hilang hingga sekitar Rp1,03 triliun.
“Bagaimana dengan sindikat pemalsu meterai lainnya yang belum terungkap? Dengan transaksi sebesar itu, uangnya mengalir ke mana saja dan digunakan untuk apa? Saya mendesak kepolisian untuk menelusuri aliran uang hasil penjualan meterai palsu tersebut, siapa yang menerima dan menikmati, serta apakah ada yang dialihkan menjadi aset. Jika ditemukan indikasi, dalami juga TPPU,” tegas Politisi Fraksi PKB ini.
Untuk mempersempit ruang gerak sindikat pemalsu meterai, anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini juga mengusulkan agar pihak terkait meningkatkan edukasi kepada masyarakat untuk memeriksa keaslian meterai.
“Misalnya dengan membandingkan meterai palsu dengan asli melalui kertasnya, hologramnya, dan mikroteksnya. Namun, saya menilai sosialisasinya melalui iklan layanan masyarakat maupun edukasi kepada masyarakat masih kurang masif,” pungkas Abduh.
(Kontributor : Arif)
