DPRD Tulungagung Gelar Paripurna Penyampaian LKPJ Bupati Tahun 2020
Klikwarta.com, Tulungagung - DPRD Kabupaten Tulungagung menyelenggarakan Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tulungagung Tahun Anggaran 2020. Rapat berlangsung ruang rapat DPRD Kabupaten Tulungagung, gedung Graha Wicaksana, Rabu (31/03/2021).
Rapat paripurna hari ini membahas LKPJ Tahun anggaran 2020. Nanti setelah LKPJ disampaikan oleh Bupati kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dahulu sebelum memperoleh kesepakatan dan DPRD akan membuat tim khusus yang bertugas membahas LKPJ yang akan bekerja awal April 2021.
Memulai sambutannya, Bupati Tulungagung Maryoto Birowo mengatakan, penyampaian LKPj merupakan bentuk sinergitas antara Pemkab Tulungagung dan DPRD. Selain sebagai bentuk sinergi, dokumen LKPj merupakan bahan untuk evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemkab Tulungagung TA 2020.
"Di mana, setelah evaluasi dilakukan akan dihasilkan rekomendasi dari DPRD Tulungagung yang diharapkan menjadi masukan dan pertimbangan Pemkab Tulungagung untuk perencanaan pembangunan daerah selanjutnya," ujarnya.
Dijelaskannya, ada beberapa ruang lingkup LKPj yang disampaikan dalam rapat paripurna tersebut Maryoto Birowo mengungkapkan, ada empat indikator realisasi pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2020. Yaitu indikator pertama, indeks pembangunan manusia (IPM). Indikator kedua, pertumbuhan ekonomi. Indikator ketiga, tingkat kemiskinan. Indikator keempat, peresentase desa yang mendapatkan layanan infrastruktur dasar berkualitas.
Maryoto memaparkan, dari empat indikator ada beberapa indikator yang mengalami penurunan dan peningkatan. Seperti indikator pembangunan manusia (IPM) pada tahun 2019 sebesar 72,62 kemudian naik menjadi 73,00 pada tahun 2020. Indikator pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung mengalami kontraksi sebesar 3,09 persen, sedangkan indikator tingkat kemiskinan dari sebesar 6,74 persen pada tahun 2019 menjadi sebesar 7,33 persen pada tahun 2020.
Sedangkan indikator peresentase desa yang mendapatkan layanan infrastruktur dasar berkualitas pada tahun 2019 prosentasenya sebesar 38,75 persen dan meningkat menjadi 43,54 di tahun 2020, sehingga tahun 2020 ada 118 desa di Kabupaten Tulungagung mendapatkan layanan infrastruktur dasar berkualitas.
"Ada beberapa indikator yang mengalami peningkatan, seperti masalah kemiskinan mengalami peningkatan karena dampak pandemi Covid-19, tapi angka kemiskinan di Kabupaten Tulungagung jauh lebih baik daripada angka kemiskinan nasional sebesar 9,78 persen dan Provinsi Jawa Timur sebesar 11,09 persen,” katanya.
Maryoto menegaskan, visi pemerintahan Kabupaten Tulungagung tahun 2018-2023 adalah terwujudnya masyarakat Tulungagung yang sejahtera, mandiri, berdaya saing, dan berakhlak mulia.
Adapun visi tersebut dijabarkan dalam 5 misi yakni:
Pertama, mewujudkan keterjangkauan akses pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing.
Kedua, mendorong penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis kearifan lokal dan potensi daerah.
Ketiga, pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial dalam mewujudkan ketentraman, rasa aman, serta ketertiban masyarakat.
Keempat, membangun infrastruktur wilayah pinggiran yang berkualitas dalam mewujudkan pemerataan pembangunan.
Kelima, mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, profesional, dan transparan yang beriorientasi pada kepuasan masyarakat.
“Ada lima misi yang dijabarkan dari visi terwujudnya masyarakat Tulungagung yang sejahtera, mandiri, berdaya saing, dan berakhlak mulia tahun 2018-2023,” tegasnya.
Untuk penanggulangan kerentanan sosial dan penguatan jaringan pengamanan sosial, terutama informasi terkait Covid 19 pemerintah daerah secara berkala mengupdate data masyarakat yang terdampak Covid 19.
Selanjutnya, untuk pemulihan ekonomi daerah melalui perlindungan usaha mikro, kecil, koperasi berbasis pertanian dan pariwisata, pemerintah kabupaten Tulungagung melakukan relaksasi pajak dan retribusi keramaian dan pariwisata bagi pelaku usaha dan masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan promosi wisata melalui media sosial dan melakukan pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan, kualitas kuantitas produk dan kemudahan layanan akses permodalan UKM.
Adanya pandemi Covid 19 juga menyebabkan refocusing anggaran tahun 2020 untuk memenuhi kebutuhan anggaran penanganan Covid 19, hal ini menyebabkan tertundanya pembangunan infrastruktur. Tetapi pemerintah kabupaten Tulungagung masih bisa memprioritaskan kegiatan pembangunan infrastruktur.
Crs/Didik
