Plh Bupati Blitar Rahmat Santoso Mendampingi Anggota Komisi 5 DPR RI dan Kementerian PUPR Tinjau Lokasi Dibangunnya Jembatan Kali Legi di Kecamatan Selorejo. (Foto : Faisal NR / Klikwarta.com)
Klikwarta.com, Kabupaten Blitar - Komisi 5 DPR RI menaruh perhatian besar untuk perbaikan infrastruktur Kabupaten Blitar hingga menyetujui kebutuhan anggaran yang memerlukan kekuatan fiskal (keuangan) besar dari pemerintah pusat.
Setelah melakukan kunjungan kerja spesifik di beberapa wilayah Kabupaten Blitar didampingi Plh Bupati Blitar Rahmat Santoso, Komisi 5 semakin yakin memang perbaikan infrastruktur Kabupaten Blitar harus segera direalisasikan demi masyarakat.
Kunjungan kerja spesifik Komisi 5 bersama jajaran Kementerian PUPR ini dilakukan di Desa Banjarsari, Kecamatan Selopuro untuk meninjau lokasi titik revitalisasi Jembatan Kali Legi, lalu renovasi Pasar Kesamben yang luluh lantak akibat disantap si jago merah tempo waktu yang lalu, serta peningkatan kelas jalan di kawasan PT. RMI di Kecamatan Binangun.
Plh Bupati Blitar Rahmat Santoso menjelaskan, dibutuhkan upaya yang lebih besar untuk mengatasi persoalan infrastruktur lantaran kebutuhan biaya yang tidak ringan ditambah kekuatan APBD yang pas-pasan. Salah satu upaya yang telah ia lakukan adalah melakukan diplomasi dengan Komisi 5 DPR RI secara itens untuk mengajukan usulan pembangunan infrastruktur yang prioritas dan memerlukan biaya besar.
Diapun bersyukur setelah beberapa kali waktu berupaya keras untuk berproses agar usulan pembangunan infrastruktur tadi kebutuhan anggaran realiasinya disetujui DPR, pada akhirnya Komisi 5 meloloskan permintaan Rahmat untuk masyarakat Kabupaten Blitar itu.
"Termasuk Blitar selatan khususnya bidang infrastruktur. Menurut saya semuanya skala prioritas, karena anggaran sudah siap semuanya dan tadi juga dikatakan Komisi 5 DPR RI. Kalau kita cepat bisa tahun ini realisasinya," jelasnya kepada awak media di Pendopo Ronggo Hadinegoro, Kamis (2/2/2023) di sela-sela menerima kunjungan kerja Komisi 5 DPR RI.
"Komisi 5 sangat menyetujui. Jadi begini lho ya, pemerintah pusat itu kan tidak mengerti apa yang menjadi kebutuhan kabupaten/kota, makanya saya aktif ke Jakarta. Karena APBD kita itu tidak cukup untuk membiayai jalan infrastruktur yang begitu mahal dan luas, makanya saya minta bantuan di pemerintah pusat melalui DPR. Ini jalur yang benar melalui DPR RI Komisi 5 dan Kementerian PUPR," sambung Rahmat.
Ditanya berapa kebutuhan biaya untuk 3 usulan pembangunan infrastruktur kepada Komisi 5 DPR RI, ia menjawab permintaan persetujuan biaya kepada Komisi 5 DPR RI ini sesuai dengan kebutuhan yang diajukan.
Berkat banyaknya relasi yang ia punya di DPR dan pemerintah pusat, membuatnya sukses menggolkan apa yang menjadi harapan masyarakat Kabupaten Blitar hingga diwujudkannya kunjungan kerja spesifik Komisi 5 DPR RI ke Kabupaten Blitar.
"Alhamdulillah saya banyak teman-teman di DPR RI dan direspon juga," tukasnya.
Terpisah, Pimpinan Rombongan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi 5 DPR RI Robert Row mengatakan, untuk pembangunan Jembatan Kali Legi ini bahwa Bina Marga telah siap untuk membuat perencanaan pembangunannya, tinggal Pemkab Blitar untuk mengurus pembebasan lahannya.
Tentang Pasar Kesamben, Robert menyebut dari Cipta Karya bersama Pemkab Blitar akan membuat desainnya dan pihaknya mendukung akan hal itu untuk segera pemerintah pusat melalui PUPR Cipta Karya untuk diberikan bantuan kepada pedagang Pasar Kesamben yang terdampak dari peristiwa kebakaran, agar aktivitas dagangnya kembali normal dan lancar.
"Ini i'tikad kita sebagai anggota dewan untuk bisa memberikan dukungan kepada pemerintah daerah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat khususnya pedagang-pedagang dan pengusaha kecil yang terdampak," katanya.
Perihal infrastruktur jalan di kawasan PT. RMI di Kecamatan Binangun, diakuinya dibutuhkan kehadiran pemerintah pusat untuk mengatasi ini lantaran pemerintah daerah tidak mampu secara biaya untuk menyelesaikan persoalan itu.
"Karena pernah beberapa kali masyarakat melakukan pemalangan jalan, itu dampaknya sangat besar. Sampai pemerintah pusat ikut untuk meminta itu bisa segera dikoordinasi agar palang jalan bisa dibuka. Karena saya katakan itu, dampak dari penutupan jalan itu berdampak secara nasional karena bahan baku dari gula itu berhenti. Kalau berhenti hingga pabrik tidak berproduksi maka secara nasional terdampak. Makanya pemerintah pusat harus hadir karena pemerintah daerah tidak mampu membiayai peningkatan kelas jalan karena ini menyangkut ekonomi nasional," urainya.
(Pewarta : Faisal NR)
