Gus Fawait
Klikwarta.com, Jatim - Untuk menyelamatkan nasib peternak akibat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang mewabah di Jawa Timur saat ini, Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur akan memperjuangkan nasib peternak terdampak PMK
P-APBD Jawa Timur 2022 akan dimulai tahapannya dalam KUA PPAS pada awal Agustus.
“Kami melihat hal ini sama dengan Covid-19 dimana sebuah kejadian luar biasa semuanya berdampak luar biasa di segala sektor bagi masyarakat di Jawa Timur sehingga perlu ada penanganan khusus pula untuk PMK tersebut,” kata pria asal Jember ini, dikonfirmasi, Rabu 6 Juli 2022.
Pria yang akrab dipanggil gus Mufa ini mengatakan pihaknya mendesak pihak-pihak terkait di sektor pemerintah. Misalnya Dinas Kesehatan dan lainnya untuk lebih berpikir ke hal-hal teknis untuk mengatasi dampaknya.
Gus Mufa mencontohkan, saat ini sedang masuk ajaran baru mau masuk sekolah atau pondok pesantren. Banyak anak peternak akan masuk sekolah atau pesantren sehingga harus diperhatikan pemerintah.
"Jangan sampai lima tahun ke depan akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Jangan sampai gara-gara PMK proses sekolah maupun di ponpes terganggu,” tutur presiden LSN ini.
Ketua TIDAR Jawa Timur ini mengatakan dampak –dampak ekonomi juga harus diperhatikan Pemprov Jawa Timur. Kalau PMK tidak bisa diatasi dalam jangka waktu pendek, maka Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur, mendesak Pemprov mengambil langkah teknis untuk memberikan pelatihan lainnya untuk peternak.
Gus Fawait memberi contoh sejumlah pelatihan-pelatihan yang bisa dilatih kepada peternak antara lain pelatihan budidaya air tawar yang tidak menunggu waktu lama untuk memanennya.
“Kalau budidaya air tawar cukup dua sampai empat bulan bisa dipanen,” tuturnya.
Dengan adanya pelatihan tersebut, lanjut gus Fawait, manfaatnya adalah memberikan penghasilan lain bagi peternak sambil menunggu pandemi PMK sudah usai. Saat ini Pemprov sedang menunggu payung hukum terkait bantuan untuk peternak.
”Meski demikian, tidak ada salahnya kalau langkah-langkah tersebut sudah dirumuskan apalagi sebentar lagi ada pembahasan PABD Jawa Timur,” paparnya.
Atas fakta dampak meluasnya PMK tersebut dimana fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur, mengaku sudah menginstruksikan seluruh anggota fraksi yang ada di setiap komisi di DPRD Jawa Timur untuk kompak menyuarakan kepada OPD-OPD dilingkungan Pemprov untuk memikirkan dampak PMK terhadap nasib peternak di Jawa Timur.
“Kalau urusan ini, tentunya bukan diurus satu OPD saja, melainkan seluruh OPD di Pemprov mitra masing-masing komisi. Suara fraksi Gerindra mendorong agar ada langkah-langkah taktis untuk membantu peternak bersama dampaknya khususnya saat ini sebentar lagi penerimaan siswa baru disekolah maupun di ponpes,” paparnya.
Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur, kata Gus Fawait, tidak ingin dampak PMK ini akan dirasakan sampai lima sampai sepuluh tahun kedepan. Ia ingin ini diminimalisir dimana di tahun 2030 sampai 2034 ke depan Indonesia akan menghadapi bonus demografi .
"Khawatir saya, bonus demografi ini akan menjadi bencana jika kualitas SDM berkurang akibat sebelumnya terdampak PMK,” pungkasnya.
(Pewarta: Supra)
