Fraksi DPRD Sampaikan Pandangan Umum Terhadap Empat Raperda dari Bupati Malang

Rabu, 15/03/2023 - 17:12
Fraksi DPRD Sampaikan Pandangan Umum Terhadap Empat Raperda dari Bupati Malang
Fraksi DPRD Sampaikan Pandangan Umum Terhadap Empat Raperda dari Bupati Malang

Klikwarta.com, Kabupaten Malang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang, menggelar rapat Paripurna,  Rabu (15/3/2023) dengan agenda penyampaian Pandangqn Umum Fraksi DPRD terhadap empat Rancangan peraturan daerah (Raperda) Kabupaten Malqng dari Bupati Malang, H. M Sanusi.

Empat Raperda tersebut antara lain :
1. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran

2. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

3. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman

4. Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung.

Juru bicara DPRD Kabupaten Malang, Joko Eko Sujarwanto, menyampaikan, terhadap empat Raperda di atas, fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Malang memberikan pandangan sebagai berikut: 

Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan perparkiran, bahwa terdapat perubahan atas beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setelah diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Sebagai tindak lanjut perubahan kebijakan tersebut, maka perlu dilakukan perubahan terhadap 14 Pasal dalam Perda Nomor 10 Tahun 2019, tentang penyelenggaraan perparkiran. 

"Kami sependapat dengan Bupati bahwa Perda Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran perlu dilakukan Perubahan", terang Joko. 

f

Selanjutnya, Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, bahwa fraksi-fraksi DPRD sependapat dengan hal tersebut. Meski demikian, DPRD mengharapkan investor yang akan menanamkan modalnya di wilayah Kecamatan Kepanjen agar diberi kemudahan sesuai dengan regulasi yang ada. Sehingga tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). 

Terhadap Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman, fraksi-fraksi DPRD secara prinsip sepakat dengan Bupati Malang. Walau terdapat beberapa penjelasan yang perlu diminta DPRD Kabupaten Malang.

Terhadap Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung, secara prinsip DPRD sependapat dengan Bupati Malang yang mengusulkan Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung. 

"Secara umum, Fraksi PDI-P, PKB, Fraksi Gokar, Fraksi partai NasDem dan Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Malang, menyambut baik empat Raperda di atas dan berpendapat bahwa empat Raperda tersebut secara teknis dan yuridis, layak untuk dibahas pada tingkat pembahasan berikutnya sesuai mekanisme sebagaimana diatur dalam perundang-undangan", tutup Joko. 

(Pewarta : Asral/Adv)

Related News