Gubernur Bengkulu Tekankan Pengawasan di Lintas Batas Jalur Darat dan Sosialisasi Physical Distancing
Klikwarta.com, Bengkulu - Pemkab Rejang Lebong dan Pemkab Kepahiang diminta memperketat pengawasan mobilitas orang melalui jalur darat. Utamanya pada perbatasan yang menghubungkan dua wilayah tersebut dengan Provinsi Sumatera Selatan. Rejang Lebong berbatasan dengan Lubuklinggau Sumsel, dan kepahiang yang berbatasan dengan Kabupaten Empat Lawang Sumsel.
"Kita minta pengawasan pada pintu-pintu masuk ke Provinsi Bengkulu. Baik dari Lubuklinggau maupun dari Empat Lawang. Penjagaan secara terpadu pada lintas batas ini, untuk menekan penyebaran wabah Covid-19," ucap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat lakukan ratas dengan stake holder Pemkab Rejang Lebong dan Pemkab Kepahiang, 27/03.
Perintah pengawasan pintu-pintu masuk Bengkulu, lanjut Rohidin, juga diterapkan pada seluruh wilayah yang berbatasan langsung dengan wilayah provinsi tetangga. Seperti Pemkab Mukomuko dengan Padang, dan Kaur dengan Lampung, juga Bengkulu Selatan dengan Pagar Alam.
"Sejak kita instruksikan untuk memperketat seluruh pintu masuk Provinsi Bengkulu, kita juga melakukan pemantauan agar benar-benar prosesur pemeriksaan kesehatan dan upaya pencegahan penyebaran virus ini dilakukan. Termasuk untuk Enggano, wajib dan tak boleh abai," ucap Rohidin.
Upaya memperketat pintu-pintu masuk Provinsi Bengkulu sejak seminggu lalu secara estafet dilakukan monitoring oleh Pemprov Bengkulu. Termasuk pada penyedia jasa angkutan antar kota antar provinsi, diwajibkan mendata seluruh pengguna jasa dan memastikan kondisi kesehatan penumpang serta harus menyediakan fasilitas sanitasi.
"Kita minta juga pemda menekan mobilitas orang. Tak lakukan perjalanan dinas keluar kota, edukasi masyarakat agar patuh imbauan," tutur Rohidin yang saat itu hadir bersama FKPD serta MUI.
Saat itu dilakukan peninjuan posko terpadu di perbatasan Lubuklinggau - Rejang Lebong, dan gubernur memastikan aspek penanganan Covid-19 di Rejang Lebong, sudah dipersiapkan dengan baik.
"Setiap daerah kita pastikan Gugus Tugas Covid-19 benar-benar siap. Dari aspek pencegahan maupun penanganan Covid-19 seperti ketersediaan alat, tenaga dan fasilitas kesehatan. Kemudian termasuk dampak sosial dan ekonomi akibat kejadian ini, formulasinya kita persiapkan dan kita susun. Skema recovery dari pemerintah pusat sudah ada, tinggal kita menyesuaikan," papar Gubernur Rohidin.
MUI dan Tokoh Adat, Dukung Patuhi Maklumat Kapolri
Rohidin menegaskan, upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dan penanganan, tak bisa dilakukan secara parsial. Untuk itu, kekompakan seluruh lapisan masyarakat dan setiap level pemerintahan harus berjalan seirama, termasuk dengan TNI serta Polri.
Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Bengkulu Irjen Pol. Supratman menyatakan, Polri siap mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah terkait pencegahan penyebaran serta penanganan COVID-19. Kendati demikian, kepatuhan masyarakat menjadi sangat penting, karena kebijakan yang diputuskan adalah untuk kepentingan dan keselamatan bersama.
"Polri bisa saja melakukan penindakan, akan lebih baik seluruh elemen mentaati, baik itu masyarakat dan juga jajaran pemerintah," kata Kapolda dengan menegaskan Maklumat Kapolri bukan untuk mengekang hak tetapi demi keselamatan bangsa.
Diterangkan dirinya, termasuk kegiatan sosial dan keagamaan, MUI Provinsi Bengkulu dan Badan Musyawarah Adat sepakat bahwa Maklumat Kapolri adalah untuk menjaga seluruh masyarakat, untuk keselamatan bersama, dan implementasinya tidak bertentangan dengan tatanan yang ada.
Senada dengan Kapolda, Danrem 041 Gamas Bengkulu Kol. Inf. Dwi Wahyudi mengatakan, sikap patuh masyarakat terhadap imbauan pemerintah tentang Sosial Distancing juga Physical Distancing merupakan sikap Bela Negara.
"Mengurangi kemudian menahan sejenak kegiatan sosial, menjaga jarak fisik satu dengan lainnya, menjadi sikap Bela Negara saat ini. Jadi marilah kita berikan pemahaman kepada masyarakat untuk lakukan pola hidup sehat, kendalikan kegiatan sosial dan jaga jarak fisik," ujar Danrem 041, Kolonel Inf. Dwi Wahyudi.
