Klikwarta.com, Surabaya - Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pamekasan menjadi salah satu penyebab tingginya angka perceraian di kabupaten tersebut. Hal itu juga menjadikan pemicu angka kemiskinan, cm perceraian rumah tangga maupun pernikahan dini usia.
Anggota DPRD Jatim Dapil XIV Madura dari Fraksi Partai Golkar Muhammad Bin Mu'afi Zaini menjelaskan, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat menyebabkan mereka sulit mendapatkan pekerjaan dan berpenghasilan yang baik. Akibatnya sebagian masyarakat itu memilih menjadi pekerja migran di luar negeri dan meninggalkan keluarganya hingga bertahun-tahun.
"Itulah lingkaran setan yang kerap memicu terjadinya angka perceraian di Sampang cukup tinggi," kata Gus Mamak, saat reses I tahun 2022 di Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, Kamis (3/2/2022).
Ia memahami sebagian besar warga Sampang pada khususnya dan orang Madura pada umumnya memilih pendidikan pondok pesantren yang banyak berdiri di Madura. Ironisnya, lulusan pesantren murni ijazahnya belum mendapat penyetaraan atau diakui pemerintah sehingga mereka dianggap tidak sekolah.
"Tapi DPRD dan Pemprov Jatim sudah menyusun Raperda Pengembangan Pondok Pesantren yang sebentar lagi masuk tahapan finalisasi dan pengesahan. Sehingga nantinya ijazah pesantren bisa disetarakan dan diakui pemerintah," ungkap Gus Mamak.
Setelah persoalan pendidikan terurai, kata Gus Mamak langkah selanjutnya adalah eksploitasi dan pemanfaatan sumber daya alam dengan membuka industri serta masuknya investasi adalah kebutuhan yang mutlak agar bisa membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya sehingga migrasi bisa ditekan dan persoalan sosial akan terselesaikan satu persatu.
"Tentu menunggu waktu yang tepat untuk exploitasi sumber daya alam melalui sektor pertanian ataupun industri, yaitu setelah IPM kita naik dulu. Kalau hari ini saya rasa belum siap karena penguasaan bahasa Inggris masih lemah sehingga orang Sampang hanya akan memiliki hard skill di industri sama seperti saat mereka menjadi tenaga migran di Malaysia dan Arab Saudi itu sama saja tingkat meningkatkan," ungkapnya.
Kesinambungan program antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten mutlak diperlukan untuk mewujudkan semua itu. Bahkan jika sudah waktunya membuka kawasan industri khusus di Madura adalah sebuah keniscayaan dan memang dibutuhkan.
"Saya kira itulah kunci agar persoalan sosial masyarakat Sampang bisa teratasi dengan baik, sehingga semua elemen harusnya mendorong hal itu bisa terwujud," pungkasnya.(*)
