Wakil Ketua DPRD Jatim Sri Wahyuni
Klikwarta.com, Surabaya - Rentetan kasus kekerasan di tempat penitipan anak alias daycare jadi alarm keras bagi DPRD Jatim. Wakil Ketua DPRD Jatim Sri Wahyuni menilai, kasus yang viral belakangan ini bukan insiden tunggal, tapi puncak gunung es lemahnya sistem pengawasan.
“Kasus yang muncul biasanya karena ada CCTV atau laporan orang tua. Padahal anak usia dini belum bisa cerita apa yang mereka alami. Ini yang harus jadi perhatian serius,” tegas Sri Wahyuni, Minggu (4/5/2026).
Politisi Partai Demokrat itu menyebut, fenomena ini sejalan dengan peringatan Kementerian PPPA: kekerasan di daycare berpotensi jadi fenomena gunung es. Karena itu, pendekatannya tak bisa hanya reaktif menunggu viral.
Sri Wahyuni mendesak DPRD Jatim ambil peran lebih besar setelah kasus serupa mencuat di Aceh dan Yogyakarta. “Kalau hanya imbauan, dampaknya terbatas. Jatim harus benar-benar hadir melindungi anak,” ujarnya.
Ia meminta langkah DPRD tak berhenti di pernyataan moral. Yang dibutuhkan: penguatan regulasi dan pengawasan daerah.
Sorotan utama Sri Wahyuni adalah lemahnya kontrol operasional daycare. Banyak izin masih sebatas administratif, belum menyentuh kualitas layanan dan perlindungan anak.
“Kita melihat ada celah dalam pengawasan. Ini harus segera diisi pemerintah daerah agar kejadian serupa tidak terus berulang,” katanya.
Sri Wahyuni mendorong adanya standar perlindungan anak yang mengikat di setiap daycare, mulai dari rekrutmen pengasuh, SOP penanganan anak, hingga audit berkala. Pencegahan sistematis, bukan pemadam kebakaran setelah kasus meledak. (**)
