Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhamad Natanegara, saat mewakili Bupati Trenggalek, dalam agenda Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Trenggalek, Jum'at (20/7/2025)
Klikwarta.com, Trenggalek - Wakil Bupati Trenggalek, Syah Mohamad Natanegara, penambahan anggaran pembangunan Rp. 56 miliar dalam KUA PPAS APBD Perubahan tahun anggaran 2025 dari sektor pinjaman daerah, merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah supaya pembangunan daerah tidak terkendala.
Dalam hal ini dilakukan karena kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat pada awal tahun 2025 mengakibatkan beberapa pos anggaran pembangunan di Kabupaten Trenggalek di urungkan. Padahal pos anggaran ini sangat dibutuhkan untuk menjaga kualitas infrastruktur khususnya jalan.
Selanjutnya dari 75 % kualitas mantap kini kualitas jalan di Trenggalek turun menjadi 65% mantab. Tentunya ini sangat mempengaruhi kenyamanan dari pengguna jalan, lebih lebih jalan ini menjadi akses ekonomi masyarakat.
Menurut Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhamad Natanegara, seperti yang kita ketahui bersama bawasannya infrastruktur tidak hanya di Kabupaten Trenggalek. Hampir semua kota/ kabupaten bisa-bisa memiliki masalah yang sama," karena kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat," ungkapnya, Jum'at (18/7/2025).
Masih menurutnya, kita yang ada di daerah, rata-rata per hari ini mencoba melakukan berbagai macam cara salah satunya melakukan pinjaman. Trenggalek melakukan hal yang sama," sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten agar pembangunan-pembangunan di Trenggalek tidak terlalu terkendala," sambungnya.
Lebih lanjut, kita tidak bisa memungkiri bawasannya di Trenggalek saat ini ada banyak hambatan karena masalah fiskal, sehingga kurang memiliki kemampuan untuk melakukan perbaikan-perbaikan.
Pihaknya meyakini, meskipun berada di APBD Perubahan akan bisa terlaksana dan tidak akan terkendala waktu dalam pengerjaannya nanti. "Kita lakukan ini tentu sudah kita pertimbangkan terkait waktu dan sebagainya," tandasnya.
Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, menambahkan, karena ada efisiensi sehingga ada beberapa infrastruktur yang kita pending, tetapi kita sudah ada solusi dari pinjaman sekitar Rp. 56 miliar. " Tapi ini kita detilkan di Ranperda Perubahan APBD nanti," tuturnya.
Pewarta : Mar'atus
