Petisi 26 Soroti Tata Kelola Keuangan Pemkab Bogor, Desak Reformasi Menyeluruh

Rabu, 18/11/2026 - 10:38
Foto istimewa

Foto istimewa

Klikwarta.com, Kabupaten Bogor – Kondisi tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, hingga penegakan hukum di Kabupaten Bogor mendapat sorotan tajam. Berbagai persoalan yang dinilai belum terselesaikan memunculkan kritik terhadap arah kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor yang dianggap semakin jauh dari kepentingan masyarakat.

Kritik tersebut disampaikan Ketua Gerakan Masyarakat Sipil Bogor Bersatu (Petisi 26) sekaligus Ketua BPI KPNPA RI Bogor, Rizwan Riswanto. Dalam pernyataan resminya, Rizwan mengungkapkan sejumlah persoalan krusial yang menurutnya tengah membelit Kabupaten Bogor, mulai dari kondisi keuangan daerah hingga dugaan monopoli proyek pembangunan.

"Kita tidak bisa terus menutup mata melihat kondisi sesungguhnya di Kabupaten Bogor saat ini. Daerah mengalami defisit anggaran dan kas daerah kosong, tetapi pada saat yang sama muncul berbagai kegiatan di luar perencanaan. Bahkan, pos anggaran makan dan minum menelan biaya hingga ratusan miliar rupiah. Di mana empati dan skala prioritas untuk rakyat?" tegas Rizwan di Bogor, Rabu (18/11/2026).

Selain menyoroti pengelolaan APBD yang dinilai belum berpihak pada kebutuhan mendasar masyarakat, Rizwan juga mempertanyakan pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Menurutnya, penggunaan dana tersebut perlu dievaluasi agar benar-benar diarahkan pada program pemberdayaan masyarakat yang memberikan manfaat nyata.

Persoalan lain yang turut menjadi sorotan adalah penataan wilayah yang dinilai semrawut akibat dugaan pelanggaran Rencana Umum Tata Ruang (RUTR).

Rizwan menilai pembangunan fisik di Kabupaten Bogor memang berlangsung masif. Namun, ia mempertanyakan arah, pemerataan, serta transparansi pelaksanaannya. Bahkan, ia menduga terdapat kelompok tertentu dan pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan yang mendominasi proyek pembangunan.

"Pembangunan berjalan masif, tetapi tidak menentu arah. Ada dugaan kuat bahwa proyek-proyek tersebut hanya dikuasai oleh segelintir kelompok serta lingkaran dekat penguasa Kabupaten Bogor. Apakah praktik oligarki dan tata kelola yang amburadul seperti ini akan terus kita biarkan berlangsung?" ujarnya.

Di sisi lain, Rizwan menyayangkan lemahnya fungsi pengawasan dan penegakan hukum di Kabupaten Bogor. Ia menilai sejumlah laporan dugaan penyimpangan dan kasus hukum yang mencuat belum menunjukkan penyelesaian yang jelas.
Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi menimbulkan persepsi publik mengenai adanya perlakuan istimewa terhadap pihak-pihak tertentu dalam proses penegakan hukum.

"Penegakan hukum di Kabupaten Bogor terkesan jalan di tempat. Tidak ada satu pun kasus besar yang jelas ujungnya, seolah-olah ada kekuatan besar yang melindungi hingga para pelaku menjadi kebal hukum.
Bahkan, fungsi pemberantasan korupsi dari lembaga sekelas KPK pun terlihat seperti ayam sayur dan tidak bertaji saat berhadapan dengan persoalan di Kabupaten Bogor," kritik Rizwan.

Menyikapi berbagai persoalan tersebut, Rizwan Riswanto menyerukan gerakan moral dan konsolidasi besar-besaran seluruh elemen masyarakat sipil. Ia mengajak aktivis, mahasiswa, akademisi, tokoh masyarakat, buruh, hingga pelaku usaha lokal untuk mengesampingkan ego sektoral dan bersatu menyuarakan berbagai persoalan yang terjadi di Kabupaten Bogor.

Menurutnya, diperlukan kekuatan bersama masyarakat sipil untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan, transparansi pengelolaan anggaran, serta penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih.

"Saya meminta seluruh elemen masyarakat sipil untuk bersatu padu menghadapi keadaan sesungguhnya di Kabupaten Bogor. Kita harus menyatukan suara, merapatkan barisan, dan membawa persoalan darurat tata kelola serta penegakan hukum Kabupaten Bogor ini langsung ke hadapan Presiden RI dan Pemerintah Pusat agar segera dilakukan intervensi dan evaluasi menyeluruh," pungkas Rizwan.

(Kontributor : Arif)

Berita Terkait