Ketua Fraksi partai Gerindra di DPRD Kepri, Marzuki SH
Klikwarta.com, Natuna - Ketua Fraksi partai Gerindra di DPRD Kepri, Marzuki SH, mengecam keras pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) oleh Bupati Natuna, Cen Sui Lan, yang dilakukan tanpa koordinasi dengan Wakil Bupati Natuna, Jarmin Sidik.
Marzuki menilai bahwa langkah ini tidak hanya mengabaikan norma etika pemerintahan, tetapi juga mencerminkan pola kepemimpinan yang eksklusif dan tertutup, Sabtu 24/05/2025.
"Tujuannya bagus, tetapi cara dalam pembentukan tim ini justru menunjukkan kurangnya etika pemerintahan yang baik. Transparansi adalah suatu hal mendasar didalam demokrasi, dan kita juga harus mempertanyakan keputusan yang dibuat secara diam-diam," tegas Marzuki.
Pembentukan TPPD yang berlangsung dan tanpa keterlibatan unsur pimpinan daerah lainnya telah menimbulkan suatu banyak tanda tanya. Tidak hanya publik yang merasa dikesampingkan, tetapi bahkan Wakil Bupati Jarmin Sidik sendiri mengaku tidak pernah diberitahu tentang keberadaan tim ini.
Lebih mencurigakan lagi, saat media ini berupaya mendapatkan dokumen Surat Keputusan (SK) didalam pembentukan TPPD pihak terkait memilih untuk tidak memberikan salinan dokumen tersebut. memperkuat dugaan bahwa ada sesuatu yang sengaja disembunyikan dari publik.
"Seakan-akan SK ini adalah dokumen rahasia negara," kritik seorang pemerhati pemerintahan yang enggan disebutkan namanya.
Kepala Bappeda Kabupaten Natuna, Mustafa juga berusaha untuk meredakan kegelisahan dengan menyatakan bahwa TPPD dibentuk tanpa honor dan tanpa menggunakan fasilitas negara.
Namun, pernyataan ini justru semakin menimbulkan pertanyaan jika tidak ada insentif maupun fasilitas yang lainnya apa sebenarnya motif pembentukan tim ini ..?
Apakah benar TPPD hanya bertujuan membantu Bupati Natuna tanpa pamrih? ataukah ada agenda tersembunyi di balik semua ini...?
Publik berhak tahu serta transparansi bukan opsi, tetapi juga keharusan dalam pemerintahan yang sehat.
(Kontributor : Ilham)
