Tokoh-Tokoh Bengkulu Tolak Seruan People Power Menggema

Tokoh-Tokoh Bengkulu Tolak Seruan People Power Menggema
Tokoh-Tokoh Bengkulu Tolak Seruan People Power Menggema

Klikwarta.com - Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu mengadakan acara buka puasa bersama di Gedung Adem Mapolda Bengkulu, Kamis (16/5/2019). Acara buka puasa bersama itu dihadiri Ketua KPU Provinsi Bengkulu, Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Kabinda, Sekda Provinsi Bengkulu, tim sukses Prabowo-Sandi dan juga tim sukses Jokowi-Ma'ruf Amin, para tokoh pemuda, tokoh masyarakat, ketua partai politik dan pejabat tinggi Polda Bengkulu bersama unsur Forkopimda Provinsi Bengkulu.

Tak hanya itu, nampak hadir juga Ketua Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu, Ketua MUI Provinsi Bengkulu, Ketua PW Muhammadiyah Bengkulu, pengurus organisasi kepemudaan dan perwakilan organisasi pers serta puluhan wartawan dari berbagai media. 

Kapolda Bengkulu Brigjen Pol Supratman dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih atas kehadiran pada undangan untuk berbuka puasa di Mapolda Bengkulu. Kapolda juga menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pemilu 2019 di Bengkulu yang berlangsung damai, aman dan lancar.

Senada dikatakan Ketua KPU Provinsi Bengkulu Irwan Saputra. Menurut Irwan, KPU dan jajarannya didukung Bawaslu juga TNI dan Polri telah berupaya menyelenggarakan pemilu secara adil dan sesuai aturan pemilu. Dia menyampaikan apresiasi yang tinggi atas meningkatnya partisipasi pemilih di Provinsi Bengkulu yang mencapai 80 persen lebih.

"Terimakasih kami sampaikan kepada semua elemen masyarakat, Bawaslu, TNI dan Polri atas peran sertanya mensukseskan pemilu 2019 di Bengkulu," kata Irwan.

Irwan juga menyampaikan agar semua masyarakat menunggu hasil akhir pemilu yang akan ditetapkan oleh KPU Pusat nantinya.

"Masyarakat dimohon bersabar dan tetap menunggu hasil resmi dari KPU Pusat," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bengkulu Prof Dr Rohimin mengatakan, di bulan yang penuh rahmat yakni bulanm Ramadan, hendaknya masyarakat menjadikannya momentum untuk memperkuat silaturahmi, persatuan dan kesatuan yang sempat terkoyak akibat pemilu. 

"Sudah saatnya kembali merajut silaturahmi, persatuan dan kesatuan, jadikan pribadi yang memiliki power untuk menampilkan kebaikan," tutur Rohimin.

Rohimin juga menegaskan bahwa masyarakat untuk tidak terpancing isu dan provokasi people power. Sebab, kata Rohimin, pemilu telah berlangsung sesuai dengan aturan dan apapun hasilnya harus diterima oleh semua peserta pemilu dan masyarakat.

Tokoh pemuda yang juga Ketua Ormas Alwasliyah, Sasriponi Bahrin menambahkan, masyarakat sudah seharusnya menolak people power. Sebab, people power tidak semestinya digaungkan di negara Indonesia yang sudah merdeka puluhan tahun. 

"Jangan karena kepentingan politik, ketidak puasan hasil pemilu, lantas mau mengorbankan rakyat, masyarakat juga harus cerdas, jangan terpancing, sekarang ini mudah sekali membangun agitasi yang mengarah pada provokasi, percayalah, rakyat juga yang akan dikorbankan nantinya," tegas Sasriponi.

Penolakan people power juga disapaikan oleh Ketua Bara JP Bengkulu, David. Menurut David, isu atau provokasi people power sangat tidak mendidik secara politik, sebab masyarakat disuguhi gagasan yang inkonstitusional. 

"People power itu inkonstitusional, jadi tidak layak diikuti," jelas David. 

Terpisah, ketua LSM LIRA Provinsi Bengkulu Aurego Jaya juga mengatakan menolak people power. "Jelas kita tolak people power, itu inskonstitusional, pemaksaan dan tidak menerima kenyataan," kata Aurego.

Sebelumnya, sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama dan juga tokoh pemuda menyatakan penolakan dengan ajakan people power. Usin, salah satu advokat di Bengkulu tegas menolak people power. Menurutnya, people power bukanlah dilandasi oleh kepentingan politik tertentu, jika itu dilandasi kepentingan politik kekuasaan, maka itu bukan people power. 

"Negara ini baik-baik saja, kenapa harus terjadi people power, soal kalah dan menang dalam politik itu biasa, jadi disikapi biasa saja," ucap Usin.

Usin yang juga mantan akivias 98 menambahkan, ajakan people power sudah seharusnya ditolak semua elemen masyarakat, karena itu murni kepentingan politik. Ditegaskan Usin, negara ini adalah negara hukum, segala sesuatu harus punya dasar hukum. 

"Jika soal pemilu, aturannya sudah sangat jelas, yang tidak puas dengan hasil telah disediakan ruang untuk melakukan gugatan, jadi jangan membuat aturan sendiri," imbuh Usin.

(BT LJS)

Related News