Pemprov Kepri bersama PT Sarana Multi Infrastruktur / PT SMI (Persero) menggelar rapat di Ruang Rapat Gubernur, Lt.4, Gedung A Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (7/7/2025).
Klikwarta.com, Kepri — Pemerintah Provinsi Kepri mengambil langkah strategi berupa penyusunan skema pembiayaan alternatif untuk mendukung pembangunan daerah.
Langkah konkretnya, Pemprov Kepri bersama PT Sarana Multi Infrastruktur / PT SMI (Persero) menggelar rapat di Ruang Rapat Gubernur, Lt.4, Gedung A Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (7/7/2025).
Pertemuan tersebut membahas skema pembiayaan alternatif melalui PT SMI untuk mendukung strategi pembangunan daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Adi Prihantara, dalam berbagai tekanan pentingnya langkah strategis dalam menyikapi penurunan kesenjangan fiskal daerah.Ia menegaskan pemerintah tidak bisa hanya bergantung pada dana rutin untuk belanja pegawai, tanpa menghasilkan pembangunan nyata yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Oleh sebab itu kita mulai berpikir bersama apa yang terbaik menyikapi menurunnya kesenjangan fiskal,” ujar Adi.
Dalam diskusi tersebut, Pemprov Kepri menguraikan sejumlah rencana pembangunan prioritas yang akan diusulkan untuk dibiayai melalui PT SMI.
Adapun strategi proyek-proyek tersebut meliputi:
* Koneksi Pelabuhan Pelantar 1 dan 2
* Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) sebagai venue Porwil 2027
* Penambahan layanan poli dan fasilitas kesehatan di rumah sakit daerah
* Renovasi dan penataan Masjid Nur Ilahi sebagai destinasi wisata religi dan pusat pelayanan publik
* Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan ke Pulau Penyengat
* Revitalisasi kawasan Kota Lama sebagai kawasan UMKM dan destinasi wisata budaya
* Pembangunan Monumen Bahasa sebagai bagian dari penguatan identitas budaya Melayu
Proyek-proyek ini telah dituangkan ke dalam lima klaster sektor prioritas yang sesuai dengan kriteria pembiayaan PT SMI, antara lain sektor kesehatan, pariwisata, infrastruktur konektivitas, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda juga mengingatkan agar setiap rencana pembiayaan benar-benar mengedepankan manfaat dan kemiskinan.
Ditegaskan pula bahwa proyek yang diserahkan harus memiliki dampak langsung terhadap peningkatan pelayanan dasar, pengurangan kemiskinan, hingga pertumbuhan ekonomi daerah.
“Tidak hanya memperindah, tapi kita harus fokus pada proyek yang berdampak sosial dan ekonomi tinggi,” tegas Adi.
Dalam konteks tata kelola, Pemprov Kepri memastikan seluruh rencana pembiayaan akan diselaraskan dengan dokumen perencanaan daerah, termasuk RPJMD yang saat ini tengah difinalisasi.
Gagasan tersebut juga akan dituangkan ke dalam Rencana Induk Pengembangan Daerah (RIPD) dan Rencana Strategis (Renstra) masing-masing OPD terkait.
“Ini soal tanggungjawab bersama. Jangan sampai risikonya hanya ditanggung pemerintah daerah. Oleh karena itu, pembiayaan harus prudent, berorientasi pada dampak, dan masuk dalam perencanaan yang sah,” tambah Adi.
Pemprov Kepri optimistis, dengan dukungan pembiayaan dari PT SMI, berbagai strategi proyek tersebut akan menjadi pengungkit kemajuan daerah secara merata sesuai dengan visi Gubernur Kepri: Maju, Makmur, dan Merata.
Perwakilan PT SMI,Kepala Divisi Pembiayaan Publik I, Erdian Dharmaputra yang hadir dalam pertemuan tersebut juga menyampaikan mekanisme teknis pembiayaan, termasuk persyaratan dokumen yang harus dipenuhi.
Proses pendanaan pembiayaan ditargetkan rampung pada Desember 2025 agar pelaksanaan fisik dapat dimulai paling lambat triwulan pertama tahun 2026.
Hadir dalam pertemuan tersebut Asisten Administrasi Umum Misni, Inspektur Daerah Irmendes, Kepala BPKAD Venny Meitaria Detiawati, Kepala Dinas Perhubungan Junaidi, Kepala Dinas PUPR Rodi, serta sejumlah perwakilan OPD teknis terkait.
Sedang dari PT SMI hadir Team Leader Pembiayaan Publik Joan J Tampubolon, Relationship Manager Panjar Pamungkas, dan Asisten Relationship Manager Nevala Pulungan. (*)
