Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Hidayat
Klikwarta.com, Surabaya - Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Hidayat, menyoroti masih banyaknya bantuan sosial ekonomi yang belum tepat sasaran, termasuk Program Keluarga Harapan atau PKH. Ia menilai salah satu penyebab utamanya adalah akses masyarakat miskin yang terbatas untuk mendaftarkan diri.
"Bantuan-bantuan sosial ekonomi masih banyak yang tidak tepat sasaran. Karena sebagian masyarakat yang kategori sangat miskin atau rentan miskin atau miskin belum memiliki akses yang cukup untuk mendaftarkan dirinya," ujar Hidayat saat ditemui di Surabaya, Minggu (26/7/2026).
Menurut Hidayat, persoalan juga terjadi di tingkat kelurahan dan desa. Layanan di kantor desa/kelurahan dinilai belum optimal karena minimnya tenaga teknis dan fasilitas. Ketika ada orang mengadu ke kelurahan tidak bisa fokus menyelesaikan. Dengan begitu, banyak warga yang kategori desil 5, 4, 3 tercecer karena susahnya akses masyarakat penerima manfaat yang tidak bisa nembus
"Kendalanya di kantor desa atau kelurahan itu tenaga teknisnya tidak ada fasilitas," jelasnya.
Hidayat mendorong Dinas Sosial bersama pemerintah desa dan kelurahan untuk mempermudah proses pemutakhiran data PKH. Ia menekankan pentingnya pendekatan aktif ke masyarakat.
"Jadi itu harapan saya, dinas sosial harus mempermudah proses update. Kelurahan desa juga harus respon terhadap dinamika ekonomi di masyarakat, terutama di desanya masing-masing. Ketika ada orang miskin belum dapat harus jemput bola, datang dibantu cara bagaimana mengurusnya," katanya.
Ia menyebut, pemutakhiran data harus dilakukan secara intensif agar bantuan bisa tepat sasaran. Maka, petugas harus melakukan pendataan ke bawah.
"Supaya dari hari ke hari data bisa lebih valid dan lebih tepat sasaran, jadi tenaga teknis harus dapat fasilitas," ujarnya.
Hidayat juga menyinggung soal kesejahteraan tenaga teknis PKH di kelurahan. Kemungkinan tenaga teknis tidak digaji, atau gajinya kecil.
" Selama ini kan saya tanya kalau gaji ini ada atau tidak. Atau di gaji tapi sangat kecil. Sehingga ketika melayani, tidak maksimal," katanya.
Menyinggung kondisi di daerah, Hidayat mencontohkan PKH di Kabupaten Mojokerto yang dinilai belum berjalan optimal. Ia menyebut fokus masih tertuju pada penerima lama, sementara warga yang seharusnya masuk belum terdata.
"Jika sudah meningkat ekonominya, ditarik, sebaliknya kalau ada peserta yang baru, segera diusulkan. Hari ini, kalau di Mojokerto ya, PKH masih belum optimal. Masih fokus pada penerima manfaat yang sudah ada, tapi belum menyampaikan yang seharusnya dia harus dapat. Tidak tepat sasaran," tegasnya.
Ia menambahkan, penghentian bantuan juga sering dilakukan tanpa sosialisasi. Padahal, menurutnya, PKH bertugas memfasilitasi dan memberikan kepastian kepada warga.
"Kadang-kadang kan orang tidak tahu, tiba-tiba nggak dapat. Orang PKH itu kadang-kadang di-stop tidak tahu. Padahal dia masih layak menerima, tapi berhenti. Atau dia sudah layak, tapi tidak berhenti-berhenti. Berarti semua harus terlibat, petugas PKH, kelurahan melalui tenaga teknisnya, harus juga jemput bola," pungkasnya. (**)
