Suasana rapat paripurna Penyampaian Penjelasan Bupati Blitar atas Pandangan Umum fraksi DPRD Kabupaten Blitar tentang APBD-P 2019.
Klikwarta.com, Blitar - Bupati Blitar Drs. Rijanto apresiasi pandangan umum fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar terkait perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD-P) tahun anggaran 2019.
Dikatakan Rijanto, pemaparan dari enam fraksi perihal substansi yang disampaikan, cukup membantu pemerintah kabupaten (Pemkab) Blitar untuk menginventarisasi program pemerintah yang mesti ditingkatkan penanganannya.
"Pandangan umum fraksi-fraksi ada beberapa catatan, kita tindaklanjuti yah. Saya kira itu wajar dan bagus, dalam artian wajar, fungsinya DPR kan memberikan saran. Bagus, isi materinya tentunya menjadi koreksi bagi eksekutif untuk berbenah lebih baik lagi," jelas Rijanto saat dihubungi awak media seusai rapat paripurna penyampaian Jawaban Bupati Blitar atas Pandangan Umum fraksi atas APBD-P 2019, Rabu (31/04/2019).
Rijanto menguraikan, salah satu contoh persoalan yang disampaikan beberapa fraksi seperti persoalan kekeringan air di Blitar selatan, dalam penyampaian jawabannya atas pandangan umum fraksi itu, Bupati Rijanto mengaku terdapat satu rukun tetangga (RT) di salah satu kecamatan yang masih mengalami kekeringan air.
Padahal, kata dia, program pemerintah saat ini sudah sangat membantu masyarakat yang terdampak kekeringan air. Kendati begitu, Rijanto mengaku masih belum maksimal dalam penindakannya. Untuk itu, persoalan ini yang sekaligus menjadi catatan fraksi, di sisa masa tahun anggaran berjalan, Pemkab Blitar bakal mengintensifkan kasus kekeringan air di Blitar selatan.
"Upaya kita dropping air saat ini sudah luar biasa. Harapan saya secara umum dari pandangan fraksi itu, optimis semua proses pembahasan APBD-P ini berjalan dengan baik. Jika ada yang perlu diperjelas lagi, bisa dibahas di rapat teknis," kata Bupati.
Merespon pernyataan Bupati Rijanto, Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto berharap pada masa pembahasan atas pandangan umum fraksi itu, usulan setiap fraksi agar dimintakan penjelasan apakah bisa direalisasikan hingga akhir tahun ini atau tidak.
Hal tersebut mesti dilakukan, guna memastikan rencana aksi melalui APBD-P 2019 tidak membuahkan anggaran sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa).
"Di pembahasan nanti kita mintakan atas usulan di perubahan anggaran ini penjelasannya seperti apa, apakah bisa direalisasikan atau tidak hingga akhir tahun 2019 atau tidak," tukasnya.
(Faisal / Adv)
