Gubernur Sumbar Mahyeldi menggelar rapat terbatas, bahas persoalan pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru.
Klikwarta.com, Padang - Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi, Bupati Limapuluh Kota yang diwakili Sekdakab bersama DPRD Provinsi Sumatra Barat (Prov Sumbar) dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) melakukan rapat terkait pembangunan jalan tol Padang - Pekanbaru.
Rapat dilaksanakan di Istana Gubernur pada Kamis (5/1/2023) yang juga dihadiri oleh konsultan JICA via zoom. Rapat terbatas tersebut, dilakukan dalam rangka mencari jalan keluar dari permasalahan terhambatnya pembangunan tol Padang - Pekanbaru.
Khususnya daerah 50 Kota yang mendapat keberatan dari masyarakat di lima nagari yang ada di sana. Hal ini menjadi rumit dikarenkan perjanjian kerja JICA dengan pemerintah Indonesia akan berakhir 31 Januari nanti, maka harus dilakukan upaya agar pembangunan ini tetap berjalan sesuai rencana, yaitu dengan mencari jalan keluar dari permasalahan ini.
“Rapat ini diadakan sehubungan dengan berakhirnya perjanjian kerja JICA dengan pemerintah Indonesia yang akan berakhir pada31 Januari 2023 mendatang. Hal ini menjadi penghambat JICA dalam melakukan perpanjangan perjanjian kerja dengan pemerintah, karena adanya keberatan pembangunan jalan tol ini dari masyarakat di lima nagari di Kabupaten Limapuluh Kota tersebut,” Ucap Mahyeldi, dalam pembukaan rapat.
Bupati Limapuluh Kota yang diwakili oleh Sekdakab Widya Putra menjelaskan, bahwa dari lima nagari tersebut, tinggal tersisa dua nagari yang masih keberatan dengan pembangunan jalan tol ini. Untuk solusi dari masalah ini, Pemkab Limapuluh Kota akan mengadakan pertemuan dengan kelima nagari untuk menuntaskan persoalan ini.
“Kita optimis bahwa dua nagari yang belum setuju ini bisa setuju setelah adanya itikad dari kita untuk menyelesaikan masalah ini, Nantinya kami juga akan mengadakan pertemuan dengan masyarakat dari lima nagari ini untuk didengarkan pendapat mereka, dengan begitu bisa dicari jalan keluar,” jelas Widya.
Sementara itu, Anggota DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman mengatakan, DPRD sudah beberapa kali ke lapangan dan sudah mendengar aspirasi dari pihak yang menyatakan mereka bukan menolak tapi hanya meminta pengalihan trase yang dikarenakan adanya situs adat dan budaya yang terdampak.
“Sampai saat ini kita belum mendapatkan data berapa persen masyarakat yang sesungguhnya terdampak. Kita tentu tidak ingin terjadi proyeknya tuntas tetapi konsolidasinya masih menyisakan masalah, kita tidak ingin laporan kepada gubernur hanya berdasarkan asal bapak senang saja,” tutur Evi.
Saat diwawancara, Mahyeldi nampak optimis bahwa masalah ini akan dapat diselesaikan. Ia optimis bahwa pembangunan tol Payakumbuh-Pangkalan akan dapat terlaksana dan tetap harus mengutamakan masyarakat yang terdampak tentunya.
“Tidak ada masalah yang tidak bisa selesai. Masyarakat tidak boleh dirugikan, permasalahan di masyarakat harus diselesaikan. Jadi InsyaAllah semua pembangunan di Sumbar dan hak-hak masyarakat pasti diperhitungkan,” tutup Mahyeldi. (*)
(Kontributor: Edwarman)
