PKS Jatim Minta Pemerintah Berupaya Hilangkan Zona Merah
Klikwarta.com, Surabaya - Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Jawa Timur meminta Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota meningkatkan upaya penanganan dan dampak covid-19 di masa transisi. Hingga saat ini masih terus bertambah jumlah positif Covid-19 hampir di semua kabupaten/kota, utamanya wilayah Surabaya Raya.
Ketua Umum DPW PKS Jatim, Irwan Setiawan menyampaikan, keprihatinannya atas terus meningkatnya kurva pandemi covid-19 di Jatim hingga mencapai yang tertinggi di Indonesia.
"Ini peringatan keras kepada kita semua. Pemerintah Provinsi harus mengerahkan segala daya upaya untuk memimpin semua stakeholder dan masyarakat agar di masa transisi ini bisa terjadi kelandaian kurva pandemi," ujarnya, saat ditemui usai Rapat daring bersama pengurus DPW.
Irwan menyebutkan setidaknya dua kunci utama agar terjadi kelandaian kurva. Pertama, disiplin dalam pemberlakuan protokol kesehatan. Yakni semua orang wajib memakai masker. Jika tidak memakai masker langsung diberikan sanksi sehingga ada efek jera.
"Ini untuk melindungi masyarakat. Semua pelaku ekonomi juga harus diberikan sanksi jika tidak melaksanakan protokol. Anda boleh buka usaha, tapi jika tidak patuh, ditutup lagi. Sesederhana itu. Toh tidak berat juga melaksanakan protokol kesehatan ini. Hanya butuh kedisiplinan. Di sinilah sesungguhnya esensi new normal itu," terang Irwan.
Kunci kedua, imbuhnya, adalah kesiapan fasilitas kesehatan dalam menerima pasien covid-19. Baik PDP maupun pasien terkonfirmasi. Mengingat sekarang hampir semua Rumah Sakit di Surabaya mempunyai pasien covid-19 atau PDP.
"Bagaimana dukungan kepada mereka. APD, biaya operasional, koordinasi harian, harus disupport pemprov dan setiap hari dipantau. Jangan sampai kekurangan logistik. Dan jangan sampai kebutuhan tenaga kesehatan tidak terpenuhi lalu mengakibatkan gugurnya mereka," tegas Irwan.
Irwan menyayangkan banyaknya warga terpapar covid yang masuk RS dalam kondisi sudah parah. Apalagi kondisi RS sudah dikatakan penuh, sehingga mereka mau tidak mau harus isolasi di rumah.
"Padahal kalau sudah parah baru masuk RS, maka kemungkinan sembuhnya malah lebih kecil," tuturnya.
Jika dua kunci tersebut dilaksanakan maka situasi pandemi akan lebih teratasi. Sementara masa transisi ini bertujuan pertambahan angka terpapar bisa dikendalikan, dan naiknya kesembuhan pasien. Kalau dua hal ini tercapai, maka pandemi sudah lebih terkendali.
"Barulah setelah itu kita bisa masuk masa normal baru," ungkap mantan Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi ini.
Irwan berharap pemprov tidak begitu saja menyerahkan pengendalian pandemi kepada pemkab dan pemkot, terutama di Surabaya Raya yang angka positif covid-19 memberikan kontribusi 70% lebih.
Pandemi covid-19 merupakan bencana nasional sehingga aturannya mengikuti pusat. Sementara pemprov adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Untuk itu harus intervensi karena banyak hal yang tidak dimiliki kewenangannya oleh pemerintah kabupaten/kota. Misalnya soal transportasi bandara, pelabuhan, kereta api.
"Siapa yang berwenang? Juga soal industri dan tenaga kerja. Siapa yang berwenang. Pemprov sebagai wakil pemerintah pusat. Maka intervensinya harus nyata di lapangan," jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut Irwan juga mengajak seluruh pengurus, kader, dan masyarakat untuk bahu membahu dengan menjaga diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar taat pada seluruh protokol covid-19.
"Dengan demikian kita sudah sangat membantu upaya pengurangan pandemi," ujarnya.
Mengenai situasi masyarakat Jatim, Irwan menilai bahwa warga sebetulnya patuh dan bisa diarahkan. "Tinggal bagaimana pemprov dan pemkab/pemkot memberikan edukasi yang disertai support langsung. Lalu ada penegakan sanksi yang adil. Soal pemakaian masker misalnya. Bagikan maskernya. Suruh pakai jika keluar rumah. Dan ada sanksi yang mendidik jika tidak digunakan. Itu kan sederhana. Namun butuh teladan dan konsistensi," katanya.
PKS tidak ingin masyarakat dihadapkan pada simalakama. Dimana masyarakat bisa mati karena wabah atau mati karena tidak bisa makan. Padahal tugas pemerintah menjaga agar warga terhindar dari keduanya.
"Karena itu mesti dibimbing. Jangan dilepaskan. Bansos diteruskan sambil perlahan-lahan roda ekonomi digeliatkan kembali. Tetapi protokol kesehatan secara disiplin diterapkan. Kalau ini berhasil, baru kita bisa masuk masa normal baru," pungkas Irwan.
(Pewarta : Supara)
