APD Tolak Pokkir DPRD, Wasis : 'Berani Nggak Nyatakan Hitam Diatas Putih ?'

Jumat, 15/10/2021 - 23:10
Anggota DPRD Kabupaten Blitar Wasis Kunto Atmojo (foto : Faisal NR / Klikwarta.com)
Anggota DPRD Kabupaten Blitar Wasis Kunto Atmojo (foto : Faisal NR / Klikwarta.com)

Klikwarta.com Blitar - Menanggapi Asosiasi Pemerintah Desa (APD) Kabupaten Blitar yang menyatakan menolak kegiatan pokok pikiran (Pokkir) DPRD Kabupaten Blitar, anggota Fraksi Gerakan Pembangunan Nasional (GPN) DPRD Kabupaten Blitar Wasis Kunto Atmojo menyarankan APD supaya sikap penolakan itu dituangkan pada hitam diatas putih atau dituangkan ke surat pernyataan yang memiliki kekuatan hukum yang jelas dan tegas. 

"Berani nggak menyatakan penolakannya itu pada hitam diatas putih. Kemudian menolak Pokkir, mereka (APD) berani juga nggak kalau menyatakan sikap menolak money politics, saya malah mendukung kalau mereka berani," ungkap Wasis kepada Pewarta Klikwarta.com di kantor DPRD Kabupaten Blitar, Jumat (15/10/2021).

Bagi Wasis, DPRD Kabupaten Blitar tidak masalah kalau misalnya ada kepala desa yang menolak Pokkir karena ini merupakan dinamika dalam dunia demokrasi yang substansinya adalah pro dan kontra. Sebab, dalam konteks pembangunan desa, ada ranah pemerintah kabupaten atau ranah pemerintah desa untuk membangun desa dan/atau daerah yang ranahnya dibatasi regulasi tertentu. 

"Kalau memang ada statement kepala desa yang menyatakan menolak Pokkir, oh itu saya sepakat sekali ndak apa-apa. Toh dalam progres pembangunan sudah jelas kok, ini ada pembangunan jalan yang SK bupati yang tidak bisa dibangun oleh pemerintah desa dan sebaliknya, ndak apa-apa ini bagian dari demokrasi ada pro dan kontra," tuturnya.

"Tetapi saya lebih sepakat lagi kalau kepala desa itu juga membuat statement atau hitam diatas putih yang menyatakan menolak money politics di seluruh desa di Kabupaten Blitar. Ini baru pembelajaran politik bagi masyarakat. Ayo kita sepakat, saya pastikan saya kawal ini. Saya DPR saya punya fungsi pengawasan ndak main-main," imbuhnya.

Patut diakui, Wasis menilai masyarakat selama ini belum mengetahui bagaimana proses pembangunan daerah yang dilakukan dimana salah satunya melalui pokkir. Pokkir tercipta karena setelah ada aksi penyerapan aspirasi masyarakat kepada anggota DPRD melalui reses. 

"Roh dari Pokkir ini kan sebetulnya untuk pembangunan di desa. Bahkan sebelum APD bersuara menginginkan kenaikan alokasi dana desa 15 persen, kita dalam setiap rapat Banggar kita selalu membahas tentang bagaimana meningkatkan anggaran untuk desa. Dan Pokkir ini selalu kami taruh di desa. Nggak ada pokkir yang ditaruh di kota. Nggak ada pokkir yang kita taruh di DKI. Makanya saya tertawa Humas APD bilang menolak Pokkir, hahahaha," ucap Wasis sambil geleng-geleng.

 

(Pewarta : Faisal NR)

Related News