Blora, Klikwarta.com - Laporan dugaan kasus korupsi honorarium narasumber anggota DPRD Blora terus berlanjut. Paska aduan ketua LSM Pemantau Keuangan Negara (PKN) kabupaten Blora Sukisman ke Kejati Jateng, kini giliran Seno Margo Utomo mengadukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Selasa (14/2/2023).
Adapun laporan ke KPK yakni dugaan tidak pidana korupsi dalam pembayaran honorarium narsum sosialisasi UU/peraturan di DPRD kabupaten Blora tahun 2021-2023 diduga pertanggungjawaban honor dilakukan tidak sesuai ketentuan berupa (1) ketidaksesuaian besaran honor dengan standar honorarium dalam Perpres 33 tahun 2020 dan (2) kegiatan fiktif dan (3) ketidaksesuaian waktu pelaksanaan kegiatan.
"Saya atasnama pribadi hari ini Selasa, 14 Pebruari datang ke KPK untuk mengadukan dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang terkait honor narsum anggota DPRD Blora," ungkap Seno yang juga juru bicara LSM PKN kabupaten Blora.
Pihak yang diadukan Seno adalah 45 anggota dewan Blora periode 2019 - 2024.
"Benar saya mengadukan seluruh anggota dewan Blora yang menggunakan dana honor narsum tahun 2021- 2023," tambah Seno.
Dalam aduan ke KPK, selain bukti saya juga sampaikan potensi kerugian negara dalam dugaan kasus honor narsum dewan. Kerugian tahun 2021 sebesar 6 Miliar, sedang di tahun 2022 sebesar 10 Miliar.
Seno menilai besaran uang honorarium narasumber tersebut, tidak sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 33 tahun 2020.
"Saya mengacu pada Perpres nomor 33 tahun 2020 dimana aturan serta standar besaran honorarium yang dipagukan itu sudah jelas," imbuh Seno.
Sementara itu salah satu anggota DPRD Blora, Ketut dari Partai Kebangkitan Bangsa saat dikonfirmasi mengatakan dirinya masih berada di Surabaya.
"Njih mas saya ini masih di Surabaya, nanti saya telepon njih. (Ya mas saya ini masih di Surabaya, nanti saya telepon ya)," ujar Ketut saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Rabu (15/2/2023).
Ketua DPRD Blora Dasum saat dikonfirmasi melalui WhatsApp juga tidak menjawab. Pun Siswanto dari Golkar dapil 2 dan Lusiono dari PDI Perjuangan dapil 2 serta Warsit juga tidak memberikan jawaban.
(Pewarta: Fajar)
