akub Ardani (kiri) saat dilantik sebagai Ketua DPC PKDI Karanganyar oleh Ketua DPD PKDI Jawa Tengah, Musyarokah, di Hotel Permata Sari, Rabu (12/11/2025)
Klikwarta.com, Karanganyar - Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Karanganyar resmi dikukuhkan pada Rabu (12/11/2025).
Prosesi yang berlangsung khidmat di Hotel Permata Sari Karanganyar ini menandai babak baru bagi konsolidasi dan perjuangan aspirasi Kepala Desa di wilayah tersebut.
Pengukuhan ini menambah panjang daftar eksistensi PKDI di Jawa Tengah, menjadikan Karanganyar sebagai kabupaten ke-11 yang memiliki kepengurusan DPC.
Dalam acara pelantikan tersebut, Yakup Ardani secara resmi dilantik sebagai Ketua DPC PKDI Karanganyar. Ia menyatakan kesiapannya untuk memimpin organisasi ini sebagai wadah hukum dan payung aspirasi bagi seluruh Kepala Desa di Karanganyar.
"Kami siap untuk solid membawa DPC PKDI di Kabupaten Karanganyar, memimpin bagaimana Persaudaraan Kepala Desa di Kabupaten Karanganyar ini bisa berjalan dengan baik," ujar Yakup Ardani dalam sambutannya.
Yakup Ardani mengakui proses pembentukan kepengurusan di tingkat kabupaten ini bukanlah hal yang mudah, akan tetapi melalui perjalanan panjang termasuk dukungan dalam program pemenangan Pemilu sebelumnya.
Salah satu isu utama yang disoroti oleh Ketua DPC yang baru adalah perjuangan hak-hak desa, khususnya terkait kendala pencairan dana bantuan.
Yakup Ardani mengungkapkan adanya kesulitan dalam pencairan dana bantuan pada tahun anggaran perubahan 2025 akibat revisi yang rumit dan masalah sistem. Namun, ia menjanjikan pengawalan ketat untuk alokasi dana desa pada tahun 2026 yang diperkirakan akan mencapai Rp10 miliar per kabupaten.
"Dana tersebut akan diprioritaskan untuk program-program penting seperti RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) dan program P3-GATSI," tegasnya.
Ketua DPD PKDI Provinsi Jawa Tengah, Musyarokah, memimpin langsung prosesi pelantikan dan menyampaikan apresiasi tinggi atas komitmen Kepala Desa di Karanganyar.
Ia secara tegas menekankan pentingnya menjaga kekompakan dan satu komando, sejalan dengan slogan organisasi, yaitu "Satu Komando, Bersama Sampai Akhir."
Musyarokah mengingatkan bahwa Kepala Desa adalah pelaksana program pemerintah, sehingga harus menjalin sinergi dengan seluruh tingkatan pemerintahan.
"Kita harus satu komando dengan Bapak Presiden, satu komando dengan Bapak Gubernur, satu komando dengan Bapak Bupati karena kita sebagai pelaksana program pemerintah pusat dan penggunaan anggaran," tegasnya.
Terkait dengan perlindungan hukum, Musyarokah memberikan peringatan keras namun suportif. Ia meminta agar anggota PKDI yang menghadapi masalah hukum segera berkoordinasi dengan DPC atau DPD.
"Jangan sampai sudah ditetapkan tersangka baru dilaporkan ke kita. PKDI hadir untuk membuat kenyamanan dan keamanan panjenengan, tapi jangan sampai sudah ada yang menjamin aman dan nyaman terus tak karepe dewe (bertindak sesuka hati)," pungkasnya, menandaskan bahwa dukungan hukum harus dibarengi dengan integritas dan kepatuhan terhadap aturan.
Pewarta : Kacuk Legowo
