Proyek Drainase di Bantur
Klikwarta.com, Bantur - Proyek pembangunan drainase dan irigasi di Dusun Durmo, Desa Bantur, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, menuai sorotan warga. Proyek yang diduga berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 itu dinilai tidak transparan dan dikerjakan dengan kualitas yang kurang baik.
Pantauan awak media pada kamis (11/12/2025), tidak terlihat papan informasi proyek di lokasi pekerjaan. Warga menilai Dinas Sumber Daya Air (SDA) Kabupaten Malang kurang selektif dalam pengawasan kegiatan tersebut.
Padahal, sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012, setiap proyek fisik yang dibiayai negara wajib menampilkan papan informasi berisi jenis kegiatan, nilai anggaran, nomor kontrak, serta waktu pelaksanaan.
Selain tanpa papan proyek, pekerjaan di lapangan tampak tidak berjalan optimal. Warga mengaku para pekerja tidak konsisten hadir.
“Kadang satu dua hari ada pekerja. Besoknya sudah tidak ada lagi,” ujar seorang warga Dusun Durmo.
Kualitas material pembangunan juga menjadi sorotan. Pasir yang digunakan disebut mengandung kadar lumpur, sementara pasangan batu terlihat renggang dan tidak terikat kuat oleh adukan semen. Kondisi ini dikhawatirkan membuat bangunan irigasi mudah rusak saat debit air meningkat.
“Dulu pasirnya bagus. Sekarang kok seperti itu. Kalau begini, sebentar lagi bisa ambrol,” ujar seorang warga yang enggan disebut namanya.
Minimnya penggunaan bahan bangunan pada beberapa titik irigasi juga dinilai tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB). Warga menilai kondisi tersebut berpotensi merugikan negara dan menunjukkan bahwa proyek dikerjakan secara asal-asalan.
Saat dikonfirmasi, para pekerja di lokasi enggan memberikan penjelasan terkait sumber anggaran maupun teknis pekerjaan.
“Kulo mboten semerap nopo-nopo, sedanten empon teng proyek nikuh,” kata salah satu pekerja yang mengaku tidak mengetahui detail proyek.
Sikap tertutup itu semakin memunculkan dugaan bahwa proyek tidak dikelola secara transparan.
Warga berharap Pemerintah Kabupaten Malang dan aparat penegak hukum meningkatkan pengawasan serta mengusut dugaan proyek siluman tersebut. Mereka menilai minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam proyek ini dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
(Pewarta : Edy)
