Ini Hasil BPSK Datangi PT. Buraq

Kamis, 30/07/2020 - 23:00
BPSK Datangi PT. Buraq
BPSK Datangi PT. Buraq

Klikwarta.com, Lubuklinggau - Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau, Kamis 30 Juli 2020, mendatangi PT.Buraq yang bertempat di Kompleks Perumahan Lubuk Kupang, Kota Lubuklinggau. 

Kedatangan ketujuh komisioner BPSK Lubuklinggau ini ke PT.Perumaham ini dengan Agenda Permintaan Klarifikasi kepada Pelaku Usaha/Pengembang Perumahan Sistem KPR Syariah.

"Bahwa Pertemuan Klarifikasi dihadiri oleh 7 Ketua/Anggota/Majelis BPSK berikut 3 Sekretariat/Panitera., berikut pula dari Pihak Pelaku Usaha PT. Buraq diterima langsung oleh Sdri. Prita Wulan Kencana didampingi beberapa Manager dan Bagian Marketing", ujar ketua BPSK Kota Lubuklinggau,H.Nurus Sulhi dalam laporan terbukanya.

Disimpulkan pihaknya, pertama, bahwa Badan Hukum Pelaku Usaha bukan seperti yang tercantum pada Brosur Resmi, yakni PT. Buraq, melainkan Badan Hukum lain PT. Dirumah ..... yang menurut keterangan Managemen merupakan Hasil Take Over hanya secara lisan, sehingga tidak terdapat Fakta Yuridis suatu Dokumen Hukum Legal Prosesi Take Over.

Kedua, bahwa Managemen tidak dapat membuktikan Keanggotaan REI dan atau telah Berafiliasi dengan Induk Organisasi Pengembang sebagai Pelaku Usaha yang wajib mempedomani Regulasi Perumahan.

Ketiga, bahwa pada Program KPR yang mengusung Label "Syariah" belum pernah memiliki Dewan Pengawas dari Unsur Majelis Ulama Indonesia dan atau Lembaga Keagamaan Islam yang berkompeten mengeluarkan Sertifikasi KPR Syariah.

Keempat, bahwa pada Janji-janji Iklan/Brosur/Pamflet tentang Bonus pelbagai Peralatan Rumah, tanpa BI Cheking, tanpa Riba, tanpa Sita dlsb, tidak didukung oleh Dokumen Faktual dan Mekanisme yang terukur, Prihal Potensi Perselisihan dan Opsie Ketentuan Baku Penyelesaian Sengketa yang berparadigma hukum.

Kelima, bahwa dikarenakan Managemen tidak memberlakukan Hak Tanggungan dan atau Pendaftaran Fidusia pada Kanwil Depkumham Sumsel pada semua Persil Rumah sebagai Obyek Fidusia yang dibeli oleh Konsumen secara Kredit. Dengan demikian tidak ada Perlindungan Hukum dari Negara apabila terjadi perselisihan antara Konsumen dengan Pelaku Usaha. Dengan demikian Penjelasan "Tanpa Sita" adalah tanpa Makna Hukum. Sebab, memang sesungguhnya Pelaku Usaha PT. Buraq "Tidak Mempunyai Hak Hukum" untuk melakukan Penyitaan Obyek Sengketa, semua Penyelesaian perselisihan wajib ditempuh melalui Gugatan Perdata pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau.

Keenam, bahwa Managemen tidak dapat membuktikan adanya Publikasi Terbuka kepada publik, menjelaskan Rekam Jejak Keberhasilan KPR Syariah sebelumnya di Kota Bengkulu dan Kabupaten Lahat (?). Karena sebenarnya di Kota Bengkulu tidak murni bergerak di bawah Bendera Usaha PT. Buraq, melainkan sebuah Kerjasama dengan seorang Kontraktor Lokal di Bengkulu.

Ketujuh, Bahwa mengingat Pembangunan semua Rumah Konsumen tidak melibatkan Permodalan dari pihak Perbankan, Managemen tidak dapat memberikan jawaban atas permintaan penjelasan prihal Skema Pembiayaan dan Sumber Permodalan dengan target membangun sekitar 3000 Unit Rumah di Kota Lubuklinggau. Bahwa jika diasumsikan 1 unit Rumah membutuhkan Permodalan sebesar Rp. 75.000.000/Unit x 3000 Persil Rumah, maka dibutuhkan Investasi sebesar Rp. 225.000.000.000,- (Dua ratus dua puluh lima milyar rupiah). Tanpa adanya Modal Awal sebagai bukti Garansi Bank dan atau Deposito, hanya mengandalkan Dp minimal 10% sampai maksimal 30%, sangat mustahil semua unit Perumahan Konsumen dapat dibangun sesuai jadwal yang diperjanjikan.

Kedelapan, Bahwa telah diperingatkan kepada Pelaku Usaha untuk tidak mensalahgunakan Label Usaha KPR Syariah sebelum adanya Validasi Resmi dari MUI dan atau Lembaga Keagamaan yang berhak menerbitkan Sertifikasi Usaha Syariah. Bahwa spirit dari Usaha berbasis Syariah adalah Kejujuran, adanya Keterbukaan plus Bertanggung jawab. Kesemua itu dilakukan sedari awal memulai Usaha, mempedomani kewajiban untuk tunduk/patuh dengan Perizinan yang berlaku, membayar Pajak IMB dlsb.

Kesembilan, Bahwa disampaikan kepada Pelaku Usaha, dengan semua Klarifikasi dimaksud dipandang perlu diberikan penegasan ; Telah terdapat banyak pelanggaran perizinan, Hal-hal yang berlaku tidak umum, Ketentuan-ketentuan yang dibuat secara sepihak dan tidak berparadigma hukum positif, Ketiadaan Jaminan Aman Investasi sesuai Regulasi resmi pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Termasuk pula, disinyalir Investor yang tidak memiliki permodalan yang mumpuni namun mengusung Program prestisius, padahal hanya akan mempergunakan putaran modal yang bersumber dari Dp Konsumen, sangat besar berpotensi untuk tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya dan berdampak pada kerugian Konsumen secara massif serta massal.

"Mempertimbangkan uraian itu dimaksud, Badan PenyKonsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau, menyatakan 1). Dukungan penuh atas Keputusan Bidang Perizinan guna Penghentian semua kegiatan Operasional Pembangunan Perumahan KPR Syariah PT. Buraq, sampai dengan semua Dokumen Perizinan diselesaikan, kemudian diwajibkan memberikan Paparan Terbuka dihadapan Pemerintah Kota Lubuklinggau, Pemangku Kepentingan Label Syariah, Konsumen dan Para Penggiat Perlindungan Konsumen. 2). Wajib dilakukannya Pengehentian semua kegiatan Transaksi/Pengumpulan Dana Konsumen, berupa Booking Fee, Down Payment dan Angsuran bulanan KPR Syariah, sampai dengan kewajiban pada angka (1) telah sepenuhnya dilaksanakan oleh Pelaku Usaha. 

"Bahwa Laporan Terbuka disampaikan oleh BPSK Kota Lubuklinggau sebagai amanah dari UU. RI No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian pula untuk mewujudkan Pelaku Usaha yang bermartabat dan bertanggung jawab, Terselenggaranya Iklim Investasi yang sehat di Kota Lubuklinggau., Terwujudnya usaha-usaha berkesinambungan dalam memberikan perlindungan terhadap Konsumen Indonesia", Ungkapnya panjang lebar.

(Pewarta : Apri)

Related News

Loading...

pers

loading...