Peduli HAM, Bupati Mian Diundang Presiden RI

Kepala Bagian Hukum Pemda Bengkulu Utara Andi Danial
Kepala Bagian Hukum Pemda Bengkulu Utara Andi Danial
Kominfo Mukomuko
Polda-SMSI Bengkulu.
Polda Bengkulu

Bengkulu Utara, Klikwarta.com - Bupati Bengkulu Utara Ir. Mian pada 10 Desember mendatang akan memperoleh penghargaan dari Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo sebagai pembina Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM). Penghargaan tersebut di berikan kepada kepala daerah yang dalam menjalankan pemerintahan berlandaskan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) setiap individu.

Penghargaan itu akan diserahkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada hari Senin tanggal 10 Desember mendatang, di Kantor kemnkumham RI Kuningan Jakarta Selatan. Ini merupakan kali kedua penghargaan yang diterima usai tahun 2017 di Solo dengan raport Hijau ketegori cukup peduli HAM yang diperoleh pada tahun 2018 ini merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya. 

"Kalau tahun kemarin langsung dicantumkan diundangan, mungkin ini teknis dari mereka agar menjadi kejutan di tahun ini. Kita telah berupaya maksimal melaksanakan pemenuhan laporan yang diminta dan semoga hasilnya memuaskan", Jelas Andi Danial Kepala Bagian Hukum Pemda Bengkulu Utara saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (6/12).

Andi menambahkan, selama ini pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara selalu berupaya untuk memenuhi pelaksanaan pemenuhan HAM. Sesuai dengan pesan bupati agar pemberdayaan HAM dan pelaksanaannya benar-benar sesuai laporan dan tindakannya. 

"Pemerintah telah berupaya melaksanakan pemenuhan HAM di Bengkulu Utara, seperti contohnya telah disurati mengharuskan dibuatnya ruang atau bilik menyusui bagi ibu menyusui di ruang pelayanan di setiap SKPD sesuai dengan kriteria yang harus kita penuhi tadi", tambahnya.

Sementara itu, Desman Siboro Kassubag Hukum Pemda mengatakan, Kriteria penilaian menurut Permenkumham nomor 34 Tahun 2016 adalah terpenuhinya 7 kategori yaitu hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas perempuan dan anak, hak atas kependudukan, hak atas perumahan yang layak, Hak atas pekerjaan, serta hak atas lingkungan yang berkelanjutan.

"Upaya kita dengan mengumpulkan data di masing-masing instansi terkait karena Selain 7 kategori yang harus dipenuhi, juga harus melengkapi data pendukung laporan Triwulan berupa data tertulis dan data fisik yang diupload langsung ke staf presidenan melalui Bappeda dalam penginputan data", Jelasnya. (MC Bengkulu Utara).

Dibaca: 28 kali

Related News