Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 di Aula Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Selasa (9/12/2025).
Klikwarta.com, Tanjungpinang - Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Raja Ariza menghadiri Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 di Aula Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Selasa (9/12/2025).
Rapat dibuka Gubernur Kepri, diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Kepri, T.S. Arif Fadillah, ini rutin digelar setiap tahunnya oleh OJK sebagai bagian dari Evaluasi Program Kerja TPAKD di Pemprov Kepri dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau.
Arif Fadillah mengatakan langkah strategis dalam percepatan akses keuangan daerah di provinsi Kepri dilakukan berbagai cara diantaranya percepatan realisisasi kredit usaha rakyat, percepatan implementasi transaksi non tunai QRIS.
"Selain itu dilakukan juga penguatan dan pengembangan UMKM, serta penyaluran pinjaman modal usaha dengan subsidi bunga O%, memberikan bantuan modal usaha, beasiswa pendidikan kepada mahasiswa, bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan, pelatihan UMKM, percepatan infrasturktur, bantuan pemasangan listrik baru, pembangunan pelabuhan, dan pembangunan dermaga," jelas Arif.
Hal senada juga disampaikan Wakil Wali Kota Kota Tanjungpinang, Raja Ariza. Wawako menyampaikan dalam pemaparannya terkait program TPAKD yang sudah dilaksanakan di Kota Tanjungpinang diantaranya kolaborasi dan menjembatani antara pelaku UMKM dengan lembaga keuangan, Edukasi dan literasi keuangan untuk pelajar dan masyarakat, memfasilitasi program kredit/pembiayaan UMKM, penguatan ekosistem digital keuangan daerah (QRIS), asistensi pengembangan UMKM, dan kampanye literasi keuangan.
"Untuk tahun 2026 Pemerintah kota Tanjungpinang merencanakan program TPAKD yaitu pembentukan kluster pembiayaan UMKM berbasis sektor unggulan, pengembangan kelurahan inklusi keuangan, Integrasi program digitalisasi UMKM dan QRIS, pusat konsultasi keuangan daerah, Ekspansi program asuransi mikro untuk masyarakat berpendapatan rendah, dan program satu pelajar satu rekening yang lebih masif," jelas Raja Ariza.
Sementara itu Kepala OJK Provinsi Kepulauan Riau, Sinar Dananjaya, menyampaikan pentingnya kolaborasi antar pihak, untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi 10 kelompok sasaran.
“Kegiatan ini merupakan langkah konkret yang dilakukan oleh OJK bersama TPAKD untuk membantu pelaku UMKM dalam memperoleh pembiayaan yang lebih mudah, cepat, dan tepat sasaran. Kami berharap terjadi sinergi antara pelaku UMKM dengan lembaga keuangan, sehingga dapat meningkatkan akses permodalan yang menjadi kendala utama dalam pengembangan usaha mereka,” jelas Danan.
Beliau juga menambahkan bahwa OJK berkomitmen untuk memberikan pendampingan kepada UMKM, termasuk pelatihan literasi keuangan, agar para pelaku usaha dapat lebih siap dalam mengelola pembiayaan yang diterima.
“UMKM dan kelompok sasaran ini adalah tulang punggung perekonomian kita. Dengan mendukung mereka, kita juga dapat mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tutupnya. *
